25 November 2021, 11:00 WIB

Survei FSGI: Rapor Kinerja 2 Tahun Nadiem Dinilai Baik


Faustinus Nua | Humaniora

FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut kinerja Menteri Pendidakan, Kebudyaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim selama kurang lebih 2 tahun terakhir dinilai 'baik'. Rapor kinerja itu berdasarkan hasil survei FSGI yang mencatat 80% responden mengaku puas dengan kepemimpinan Nadiem.

"Menjelang hari ke-770 Mas Nadiem, FSGI melakukan survey pada 7 indikator Kinerja Pendidikan dengan 777 guru responden mendapatkan data hampir 80% responden menilai 'baik' terhadap Kinerja Mas Menteri," kata Wasekjen FSGI Mansur dalam konferensi pers, Rabu (24/11).

Mansur menjelaskan dari 777 responden, 74,9 % responden menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) berjalan dengan baik. 74,3 % responden berpendapat bantuan kuota berjalan dengan baik.

Baca juga: Seberapa Penting Ventilasi dalam Pandemi Covid-19?

Terkait ANBK, lebih dari 80,2% guru menyatakan pelaksanaannya sudah baik. Sedangakan Program Guru Penggerak (PGP) dinilai baik oleh 82,5% responden, Progran Sekolah Penggerak (PSP)  dirasakan baik oleh 79,4% responden, dan 73,6% responden menilai Program Organisasi Penggerak (POP) baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. "Terakhir 80,8% responden menilai proses rekrutmen PPPK guru honorer telah berhasil membantu penyelesaian masalah guru honor," sebutnya.

Di samping itu sekitar 10%-20% responden menilai semua kebijakan/ program Nadiem dalam kategori 'cukup'. Hal itu dapat dipahami karena sebagian besar program Kemendikbud-Ristek diberlakukan secara selektif. Artinya masih terdapat komponen guru yang tidak merasakan manfaat dari program-program yang sudah diluncurkan.

"PGP, PSP dan  POP diberikan melalui seleksi yang cukup ketat, sedangkan PPPK masih terbatas pada guru honorer yang sudah tercantum di Dapodik," tambah Sekjen FSGI Heru Purnomo.

Baca juga: Telemedicine Bantu Negara Perluas Akses Layanan Kesehatan

Masih terdapat kelompok guru yang menilai kurang terhadap kebijakan Nadiem. Meski dibawah 10%, kata Heru hal ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Khususnya untuk bantuan kuota belajar, terdapat 10,4% guru yang menilai kurang artinya masih terdapat proses penyaluran yang tidak tepat sasaran maupun peruntukannya. "Secara umum penilaian kurang ini hendaknya menjadi ruang koreksi dan evaluasi bagi kementerian untuk perbaikan pada tahap pelaksanaan kedepannya," imbuhnya.

FSGI pun menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu diperhatikan kemeterian. Kualitas PJJ harus tetap ditingkatkan, mengingat masih ada 50% lebih responden yang menyatakan PJJ belum berjalan lancar. PJJ tidak hanya diperlukan saat pandemi.

Selain itu, bantuan Kuota Belajar sebaiknya tetap diberikan dengan perbaikan pada proses penyalurannya. ANBK juga harus dilanjutkan serta dilakukan peningkatan pada pemanfaatan hasil UNBK.

Begitu pula dengan PGP dapat dilanjutkan dengan perbaikan pada proses rekrutmen yang tidak mementingkan  jumlah/ kuantitas. Program Sekolah Penggerak harus diperbanyak karena lebih dirasakan kemanfatannya oleh sekolah.

"POP harus dievaluasi karena masih banyak guru yang tidak merasakan dampaknya dan model rekrutmen PPPK guru harus dievaluasi terkait pola pemberian nilai afirmasi," tandasnya.(H-3)

 

BERITA TERKAIT