23 November 2021, 16:44 WIB

Sinovac dan Sinophram Diizinkan, Kepastian Umrah Menunggu Teknis


Mohamad Farhan Zhuhri | Humaniora

DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, Hilman Latief dan Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia, Abdulfatah Suliman Hashat menyepakati beberapa hal teknis untuk mengatur dan menyiapkan perjalanan umrah dan haji dari Indonesia. 

Diantaranya terkait jemaah umrah yang menggunakan vaksin dari Sinovac dan Sinopharm dengan dosis lengkap. Hal tersebut sudah dapat diterima tanpa tambahan vaksin ketiga atau booster. 

Baca juga: Jerman Berjuang Melawan Lonjakan Kasus Covid-19

"Iya itu yang disepakati, tinggal teknisnya," ungkap Hilman Latief saat dikonfirmasi Media Indonesia, Selasa (23/11). 

Selain itu, dari keterangan tertulis yang diberikan, terdapat 3 skenario lainnya yang telah disepakati antar kedua belah pihak, yakni karantina diberlakukan untuk jamaah asal Indonesia selama tiga hari dua malam. Kedisiplinan menjalankan karantina menjadi perhatian kedua belah pihak dalam SOM.

Selanjutnya, memastikan bahwa tidak ada “fake certificate” (sertifikat bodong) dari dokumen kesehatan yang dibawa jamaah, baik untuk vaksin dan terutama PCR. Untuk itu harus ada validasi sertifikat PCR yang disepakati kedua negara. 

Terakhir, disepakati untuk dilakukan manasik terpadu terkait pelaksanaan umrah di masa pandemi bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Kendati telah disepakati keempat skenario, protokol dan penjadwalan yang lebih detail untuk keberangkatan jamaah umrah, Hilman berharap di bulan desember sudah ada keputusan yang dibuat KSA.

"Kita tidak sebut tanggal, tetapi kita ajukan ke mereka pertengahan bulan Desember diharapkan sudah bisa berangkat, semoga diapprove," ungkapnya. 

Terlebih, ia menyatakan bahwa pertemuan antar Senior Official Meeting (SOM) tersebut yang telah diperkuat secara diplomatik oleh Menag RI Yaqut Cholil Qoumas dalam proses negosiasi dan komunikasi masalah haji dan umrah untuk jamaah asal Indonesia. 

“Apalagi Pak Menag juga sudah bertemu  dengan Gubernur Mekkah, Pangeran Khalid Faisal, dan Menteri Urusan Islam HE Abdullatif Ali Sheikh, dan mereka semua menerima kunjungan Menag dengan hangat, penuh keakraban dan rasa hormat," pungkas Hilman. 

Perlu diketahui bahwa keputusan untuk haji diambil oleh Komite Tinggi Haji Arab Saudi yang dipimpin oleh Pangeran Khalid bin Faisal (Gubernur Mekkah), Menteri Urusan Islam HE Abdullatif Ali Sheikh, dan Gubernur Madinah Pangeran Faisal bin Salman.

Saat ini tim teknis di Indoensia dan Saudi terus mempersiapkan diri untuk menyusun secara detail skenario, protokol dan penjadwalan kebernagkatan sembari menunggu izin final dalam waktu dekat untuk pelaksanaan umroh. Keputusan tersebut akan dikeluarkan oleh Komite Tinggi setelah mendapatkan arahan dari Dewan Malaki (Dewan Kerajaan). (OL-6)

BERITA TERKAIT