23 November 2021, 11:40 WIB

Wapres: Pemulihan Ekonomi Tak Boleh Hambat Target Pencapaian SDGs


Emir Chairullah | Humaniora

WALAUPUN masih berjuang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak akan menggeser target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah dicanangkan. Bahkan, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Indonesia tetap bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian SDGs.

“SDGs merupakan komitmen global, menjadi semakin penting untuk menjadi panduan, kerangka dan agenda bersama yang inklusif dan berkelanjutan, demi menyelamatkan generasi hari ini maupun generasi masa depan,” kata Ma’ruf saat membuka Indonesia’s Sustainable Development Goals Annual Conference 2021 secara virtual, Selasa (23/11/2021).

Ma’ruf mencontohkan bagaimana pemerintah berusaha mempercepat pencapaian tujuan pertama SDGs untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem secara global. “Walaupun target yang ditetapkan pada 2030, Bapak Presiden memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu dapat dinihilkan pada 2024,” ungkapnya.

Baca juga:Peringati Hari Konservasi Alam Nasional, KLHK Ajak Publik Cintai Alam

Ma’ruf menambahkan, berkaitan dengan pencapaian tujuan kedua SDGs yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, pemerintah saat ini berupaya penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024.

Menurut Ma’ruf, pemerintah pada prinsipnya terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind. “Sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal,” jelasnya.

Lebih lanjut Ma’ruf mengungkapkan, presidensi G20 Indonesia juga akan menjadi momentum yang baik untuk mengusung agenda strategis di tingkat global, termasuk dalam pencapaian SDGs.

“Karena itu, kolaborasi dibutuhkan untuk membumikan SDGs ke dalam aksi-aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, yang merupakan empat pilar utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita perlu terus mendorong peran dari multipihak, seperti dunia usaha dan industri, filantropi, pakar dan akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun media,” ujarnya.

Namun demikian, Ma’ruf mengakui aspek pembiayaan menjadi kunci dalam pencapaian tujuan SDGs tersebut terutama jika dilihat dari kesiapan dan respons setiap negara yang berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. “Untuk itu, pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia,” pungkasnya. (H-3)

BERITA TERKAIT