21 November 2021, 17:44 WIB

Legislator apresiasi Langkah Presiden Tagih Janji Negara Maju soal Mitigasi Perubahan Iklim 


M. Ilham ramadhan Avisena | Humaniora

ANGGOTA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Puteri Anetta Komarudin menilai, dorongan yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada sejumlah negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan mitigasi perubahan iklim sudah tepat. 

"Negara-negara maju memang sudah berkomitmen untuk mendukung pendanaan aksi iklim bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Puteri saat dihubungi, Minggu (21/11). 

Dia bilang, pendanaan mitigasi iklim kepada negara-negara berkembang sudah menjadi komitmen yang ditetapkan pada Paris Agreement sejak 2010 silam. Namun, kata Puteri, komitmen itu urung terealisasi hingga saat ini. 

"Komitmen tersebut belum sepenuhnya terwujud hingga saat ini, padahal biaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga semakin meningkat akibat pandemi," ujar Puteri. 

Indonesia sendiri, lanjutnya, membutuhkan dana sebesar Rp3.461 triliun untuk memenuhi target mitigasi perubahan iklim hingga 2030. Sedangkan APBN hanya mampu memenuhi sekitar 40% untuk pendanaan mitigasi perubahan iklim. 

Dus, terdapat kekurangan jumlah pendanaan yang signifikan bagi Indonesia untuk mewujudkan komitmen dalam Paris Agreement. Karena itu, kata Puteri, dukungan pendanaan dari internasional amat penting dan dibutuhkan untuk menutupi kekurangan tersebut. 

Baca juga : Menanam Pohon Bagian Upaya Kita Beradaptasi Hadapi Perubahan

Puteri berharap, forum COP26 baru-baru ini dapat mendorong implementasi komitmen Paris Agreement. Apalagi dalam forum itu negara-negara maju menyatakan komitmen untuk memberikan pendanaan dua kali lipat lebih banyak dibanding sebelumnya. 

"Negara-negara maju sudah berkomitmen untuk meningkatkan dukungan pendanaan bagi negara berkembang paling tidak dua kalinya dari pendanaan tahun 2019 atau sekitar US$160 miliar di tahun 2025. Komitmen ini kami harap dapat segera terealisasi secara terukur dan terjadwal, disertai dengan timeline dan indikator yang jelas. Tujuannya untuk memastikan dukungan pendanaan ini mengalir ke negara berkembang termasuk Indonesia, supaya mendorong tercapainya target-target Perjanjian Paris," pungkas Puteri. 

Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi mengharapkan pendanaan adaptasi sebesar US$100 miliar melalui Green Climate Fund, sebagaimana sudah disepakati dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, harus segera dipenuhi guna mempercepat upaya penanganan perubahan iklim.  

"Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret dalam hal ini. Laju deforestasi kita saat ini yang paling rendah selama 20 tahun. Tingkat kebakaran hutan juga berkurang 82%. Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare lahan mangrove. Ini sangat penting karena mangrove menyimpan karbon tiga kali lebih besar dibandingkan lahan gambut," tutur mantan wali kota Solo itu. 

Oleh karena itu, Presiden percaya bahwa Indonesia akan dapat memenuhi komitmen pengurangan emisi sebesar 29% pada 2030 sebagaimana dituangkan dalam Paris Agreement.  

"Indonesia telah mengadopsi Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, serta road map yang detail untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih awal," tandasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT