16 November 2021, 16:34 WIB

RI Terima Nota Diplomatik dari Arab Saudi, Jemaah Umrah Bisa Segera Beribadah


M. Ilham Ramadhan Avisena | Humaniora

JEMAAH umrah dan haji Indonesia dalam waktu dekat dapat kembali merealisasikan perjalanan ibadahnya setelah tertunda hampir dua tahun lamanya. Sebab, Kerajaan Arab Saudi telah mengakui serta menerima vaksin Sinovac dan Sinopharm.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (16/11). "Kerajaan Arab Saudi sudah memberikan nota diplomatik yang artinya pembahasan sudah dilakukan, terutama untuk mengembalikan jemaah Indonesia untuk melakukan umrah di Saudi dengan persyaratan yang mereka tentukan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Saudi tidak menghendaki orang asing masuk ke negaranya bila tidak divaksin dengan AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Johnson and Johnson. Pengakuan atas vaksin Sinovac dan Sinopharm, kata Airlangga, dapat mendorong keberangkatan umrah dan geliat penyelenggara perjalanan umrah maupun haji.

Kendati mengakui Sinovac dan Sinopharm, Saudi tetap mensyaratkan adanya vaksin booster bagi jemaah yang menggunakan dua vaksin tersebut. Hal itu kata Airlangga, mestinya tak lagi menjadi soal. Sebab, mulai Januari 2022 pemerintah akan meluncurkan program vaksinasi booster.

Baca juga: Kejar Target Produksi, Tim Asrazeneca Transfer Ilmu ke Berbagai Negara

Persyaratan vaksin booster itu tak bisa dipenuhi Indonesia hingga 2021 berakhir. Pasalnya, pemerintah masih mengejar target 70% masyarakat mendapatkan vaksin dosis pertama dan 40% masyarakat mendapatkan vaksinasi dosis kedua. "Booster ini baru dipersiapkan programnya di Januari nanti," kata Airlangga.

Namun pemerintah tengah mengupayakan jalur diplomatik mengenai persyaratan yang dibuat Saudi tersebut. "Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama melakukan diplomasi ke mitranya di Saudi, dan berdasarkan informasi dari Menag, akan segera mengirim tim di minggu ini dan Menteri Kesehatan juga akan berkomunikasi dengan mitranya, Menkes Saudi mengenai penanganan covid di Indonesia yang sudah diakui oleh WHO sendiri bahwa saat sekarang semuanya level 1," tambah Airlangga.

Dia bilang, pengakuan penanganan pandemi covid-19 yang diberikan oleh WHO dan berbagai negara sudah sepatutnya menjadi pertimbangan Arab Saudi mengizinkan jemaah asal Indonesia beribadah. Dengan begitu, diharapkan kegiatan umrah maupun haji dapat berjalan seperti semula dan turut berimplikasi pada perekomian dua negara.

Pasalnya, kegiatan umroh dan haji turut memiliki dampak berganda yang dapat mendorong perekonomian. "Ini multiplier effect-nya akan luar biasa. Mungkin kalau kita mau hitung, kalau pun nanti dengan 1 juta (jemaah umrah) per tahun," imbuh Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

"Kalau itu terjadi, akan ada gerakan sektor transportasi, Garuda akan mendapat sekian triliun dan lainnya. Artinya memang harus dilihat aspek ekonomi juga. Apalagi Saudi sudah membuka ruang, persyaratan juga sangat mungkin untuk kita penuhi," tambahnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Sathu) Fuad Hasan Mahsyur menuturkan, pelaku usaha perjalanan umrah dan haji juga menjadi kelompok yang terimbas pandemi covid-19. Sebab, hampir dua tahun tak ada perjalanan umrah maupun haji yang dilaksanakan.

Karenanya, Sathu mengusulkan agar pemerintah bisa mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengoptimalisasi dana yang ada untuk mendukung kegiatan operasional penyelenggara umrah dan haji.

"Secercah harapan yang datang dari pemerintah ini tidak hanya berlaku bagi kami, tapi juga bagi masyarakat umum. Kami berkeyakinan dalam waktu dekat, tidak lama lagi kita bisa kembali beribadah umrah maupun haji," pungkas Fuad. (OL-4)

BERITA TERKAIT