18 October 2021, 12:52 WIB

Menko PMK: Sinergikan Perlindungan Kesehatan Masyarakat


 M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan salah satu prioritas dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah melalui perlindungan sosial bagi seluruh penduduk di antaranya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Berdasarkan cara sistematika berpikir kita pembangunan kesehatan ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk melakukan human investment salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah 98% penduduk telah mendapatkan perlindungan sosial," kata muhadjir dalam Peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 secara daring, Senin (18/10).

Hal ini ditandai antara lain adalah capaian cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional yaitu sampai tanggal 30 September 2021 telah mencapai 22,6 juta peserta.

Sehingga peluncuran buku statistik JKN 2015-2019 ini memiliki nilai penting dan strategis untuk menyinergikan upaya bersama dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

"Khususnya untuk memberikan perlindungan terhadap risiko Kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan," ucapnya.

Diketahui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia maju.

"Hal ini diindikasikan dengan kondisi infrastruktur yang sudah sebagaimana seharusnya sebagai negara maju dan sekarang terus berjalan untuk menuju ke penyempurnaan. Sehingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan syarat dari membangun Indonesia maju, sedangkan infrastruktur adalah prasyarat," jelasnya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menetapkan ada liam arah utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 yakni mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi bidang ekonomi. (Iam/OL-09)

BERITA TERKAIT