15 October 2021, 06:00 WIB

Dari dan untuk Atlet


Deri Iqbal Mahendra | Humaniora

PERUBAHAN terjadi pada 2018. Saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Paragames. Kehadiran atlet Paragames Tanah Air mulai dilirik setelah pemerintah juga memberikan penghargaan kepada mereka, setara dengan atlet yang berlaga di Asian Games.

Tahun ini, kehadiran para atlet disabilitas semakin mendapat pengakuan setelah mereka tampil pada Paralympic Tokyo 2020. Kesadaran akan kesetaraan pun semakin teguh.

Catatan itulah yang diungkapkan Senny Marbun kepada Media Indonesia, pekan ini. Menurut Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC) Indonesia itu, atensi dan kesetaraan yang diperoleh hari ini merupakan suatu perjuangan panjang dari rekan-rekan atlet disabilitas.

Senny mulai didapuk sebagai pimpinan tertinggi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) pada 2001. Sampai kini menjadi NPC, ia masih dipercaya.

Senny merupakan mantan atlet para lempar cakram dan angkat besi. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu berusaha memperjuangkan kesetaraan bagi atlet–atlet disabilitas.

"Bila mengenang masa lalu, kondisinya sangat miris. Jauh berbeda perlakuan ataupun perhatian dari pemerintah kepada para atlet para. Bahkan independensi NPC saat itu sama sekali tidak ada karena masih dalam kungkungan KONI," tuturnya.

Selama di NPC, Senny mengaku sering dibikin sakit hati. "Saat itu saya sampai berpikir di Indonesia tidak mungkin bisa hilang marginalitas orang-orang difabel. Ketika kita masih di bawah KONI, masih sengsara karena kita diatur KONI dan tidak independen."

Perlakuan sebelah mata yang diterima atlet di masa itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Diskriminasi yang sering terjadi, di antaranya ialah perlakuan tidak setara terkait kuota atlet untuk kompetisi internasional.

Pada 2001 itu, Senny mengenang, atlet disabilitas hanya diberikan kuota seenaknya oleh KONI. "Saat itu, Malaysia bisa mengirim 120 atlet disabilitas, tapi kita hanya 37 orang."

Begitu juga dengan anggaran, persiapan, dan peralatan, sulit diperoleh. Bahkan atlet disabilitas ketika itu tidak mendapatkan gaji saat berada di pelatnas karena dianggap bukan olahraga prestasi, tetapi rehabilitasi.

“Kalau dulu, tidak ada gaji. Lebih pada hom pim pah siapa yang dapat uang duluan, ya itu untuk kita sama-sama. Kala itu, sulit sekali menghidupi diri sebagai atlet para, sangat sulit,” tandasnya.

Efeknya jelas pada prestasi. Di kancah internasional atlet para dari Indonesia tidak mampu tampil maksimal.

Beda perlakuan dengan sejumlah negara tetangga. Mereka sangat mendorong atlet disabilitas untuk berprestasi.

 

Independensi organisasi

Salah satu titik balik bagi NPC dan atlet disabilitas terjadi saat era kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Ketika itu, Menpora memerintahkan untuk segera keluar dari KONI karena sudah ada amanat dari UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Akhir Juli 2010 pun kemudian diadakan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa BPOC tentang perubahan nama organisasi dari BPOC menjadi NPC. Ini sekaligus menjadikan NPC tidak lagi berada di bawah Kementerian Sosial sebagai olahraga rehabilitasi, tetapi di bawah koordinasi Kemenpora sebagai olahraga prestasi.

"Perjuangan NPC untuk lepas dari KONI terwujud pada 2011 ketika Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Paragames di Surakarta. Bila NPC tidak lepas dan berdisi sejajar dengan KONI, masa depan NPC tidak akan berubah dari sebelumnya," tegas Senny.

Kini Senny merasa dukungan pemerintah sangat luar biasa bagi atlet dan masyarakat difabel. Presiden Joko Widodo berani menyejajarkan atlet difabel dan nondifabel. "Presiden banyak mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan kaum difabel," tambahnya.

Sukses di sejumlah ajang internasional membuat atlet disabilitas bergelimang materi. Banyak pihak pun mengincar NPC.

Bagi Senny tidak menjadi masalah. "Perhatian utama kami saat ini ialah regenerasi atlet."

Pembinaan atlet, lanjutnya, saat ini sudah tergolong bagus. Pemerintah telah memiliki grand design olahraga nasional.

"Dengan perencanaan yang tertata baik, pembinaan atlet juga akan maksimal, tidak sekadar asal comot," paparnya.

Senny pensiun sebagai atlet di usia 43 tahun. Ia menyadari pentingnya pengembangan atlet dari daerah.

Untuk itu, Senny berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah guna menumbuhkan bakat-bakat atlet disabilitas di masa mendatang.

“Regenerasi atlet daerah menjadi prioritas ke depan. Saya minta tolong semua gubernur bisa merangkul NPC agar hidup sehingga untuk mencari atlet dari bawah tidak sulit," sambungnya. (N-2)

BERITA TERKAIT