04 August 2021, 16:32 WIB

Kemenkes Pastikan Warga Belum Punya NIK Tetap Bisa Divaksin


Ferdian Ananda Majni | Humaniora

PEMERINTAH mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk divaksin covid-19, termasuk warga yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang belum mempunyai NIK tetap dapat mengikuti vaksinasi.

Dalam teknis pelaksanaan vaksinasi covid-19, dibutuhkan pendataan sasaran yang akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi covid-19. Itu memuat nama dan alamat, serta data NIK.

Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi covid-19 dengan target kelompok masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK, diperlukan optimalisasi dukungan pelaksanaan dari pemerintah daerah.

Baca juga: Ahli Gizi Sebut Pasien yang Sedang Isoman Wajib Konsumsi Makanan Berkalori Tinggi

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki NIK. Surat Edaran ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Surat edaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Widyawati, Rabu (4/8).

Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan instansi daerah terkait pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan. Seperti, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, PMKS, hingga masyarakat yang belum memiliki NIK.

Baca juga: BOR RS Menurun, Sandiaga: Ada Titik Terang Pembukaan Wisata

Pelayanan vaksinasi covid-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil. Dalam hal ini, pelayanan di satu lokasi yang disepakati. Sehingga, masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi.

Adapun kebutuhan vaksin covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan dan masyarakat yang belum memiliki NIK, dapat mengoptimalkan ketersediaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.(OL-11)

BERITA TERKAIT