04 August 2021, 13:25 WIB

Jakarta Ingin Percepat Vaksin, Ini Saran Ombudsman


Putri Anisa Yuliani | Humaniora

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta ingin mempercepat cakupan vaksinasi covid-19. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengatakan, untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian.

Pertama ialah memastikan ketersediaan vaksin covid-19. Selain itu, hal yang harus dipastikan juga adalah distribusi dan ketersediaan lokasi vaksinasi covid-19.

Baca juga: Plastik dari Kitosan dan Pati Umbi Ganyong Perpanjang Umur Simpan Buah

"Apakah masyarakat sudah dimudahkan untuk mendapat vaksinasi atau belum. Jika sudah tapi angkanya tidak naik atau lambat naik, artinya hanya masyarakat yang menolak saja yang masih tersisa dan belum mau divaksin," kata Teguh, Selasa (3/8).

Saat ini vaksinasi di Jakarta jumlahnya tak terbatas bahkan bisa melayani warga negara Indonesia dan asing yang memiliki identitas selama melakukan pendaftaran melalui Jaki. Namun vaksinasi itu sendiri, masih dilakukan melalui event-event, selain faskes di RSUD dan puskesmas mobil vaksin.

Jumlah puskesmas dan RSUD juga terbatas selain kedua faskes ini juga harus melakukan penanganan terhadap pasien covid dan melakukan tracing terhadap pasien covid yang melakukan isoman. Event yang diadakan, baik melalui kerja sama kolaboratif dengan TNI/Polri/BUMN, swasta, bahkan parpol dan ormas merupakan sentralisasi vaksin, di mana masyarakat harus mengejar vaksin di event-event itu, belum vaksin yang mendekati masyarakat.

"Jadi kalau tujuannya percepatan, maka harus dibuka aksesibilitas layanan vaksin sedekat-dekatnya dengan warga baik melalui faskes BPJS pratama kesehatan maupun klinik 24 jam yang selama ini kurang optimal dilakukan, padahal mereka memiliki tenaga nakes, sarana dan prasarana vaksinasi termasuk rantai dingin," jelas Teguh.

Mendekatkan vaksin ke masyarakat juga bertujuan untuk menghindari kerumunan dan mempermudah pendataan karena data peserta BPJS ada di faskes pratama. Sementara untuk di klinik 24 jam data bisa berasal dari data pasien mereka maupun pendaftaran melalui RT/RW.

"Jadi jika tujuannya percepatan vaksinasi, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan aksesibeltas warga untuk mendapat vaksin," pungkasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT