10 June 2021, 14:35 WIB

Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan 8,5-9% di 2022


M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora

PEMERINTAH merencanakan pada 2022 tingkat kemiskinan mencapai 8,5-9% dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,5-6,3%. serta rasio gini menjadi 0,376-0,378. Sasaran ini sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pusat Statistik, Kemarin (9/6).

Baca juga: Demi Kesehatan Anak, Komnas PA Imbau Ibu Tolak Kemasan BPA

"Kalau kita bicara Human Development Index, ada 3 indeks yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Begitu banyak aktivitas apa saja yang dianggarkan, anggaran ini perlu atau tidak untuk mencapai indeks kenaikan, indeks kesehatan. Hari ini kita akan kejar sasaran pembangunan lain, pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio gini," tutur Suharso.

Dirinya mengatakan Kementerian Desa PDTT berperan penting dalam memastikan peningkatan kualitas pembangunan di tingkat desa melalui pembangunan Digitalisasi Monograf Desa, pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk di tingkat desa, serta memastikan pembangunan yang inklusif.

Kementerian Sosial berperan dalam pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin serta perubahan perilaku untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, meningkatkan kualitas penyaluran dan akurasi data penerima bantuan sosial.

"Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta k/l sektor lainnya berperan dalam memastikan peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja, serta terus mendukung peningkatan investasi," ujarnya.

Dan memastikan investasi yang berjalan dapat menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kesempatan kerja yang inklusif. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam meningkatkan akses penduduk usia produktif dalam mencapai program kewirausahaan, termasuk akses pengetahuan kewirausahaan terstandar, dan akses permodalan yang murah dan terjangkau

"Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai clearing house pembangunan, memastikan perencanaan yang dibuat bisa dijalankan karena sinkron dengan penganggaran, karena yang paling penting adalah pembangunan tersebut sampai manfaatnya ke rakyat," pungkasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT