07 June 2021, 18:14 WIB

Pemerintah Akomodasi Pembuatan KTP dan KK Kaum Transgender


Emir Chairullah | Humaniora

SETELAH selama ini terkatung-katung tak jelas status kependudukannya, komunitas transgender kini bisa lebih lega. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai melayani pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK) bagi transgender. 

Adanya layanan kepada transgender ini sekaligus menegaskan apa pun jenis perbedaannya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan publik yang setara dan nondiskriminatif.

Diperkirakan sekitar 1.000 orang transgender bakal ikut program pembuatan KTP-el dan KK yang digelar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sejak awal Juni 2021 ini. 

Saat ini Ditjen Dukcapil yang didukung Dinas Dukcapil Tangerang Selatan melayani para transgender yang telah tercatat memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mereka berasal dari 9 provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua.

Menurut Hartoyo, aktivis LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), pihaknya mengapreasiasi upaya pemerintah yang sudah mendengarkan suara kelompok yang termarginalkan ini. 

“Ini sekaligus membuktikan kalau transgender juga merupakan WNI dan bukan pengungsi dari negara lain,” katanya ketika dihubungi, Senin.

Ia menyebutkan, selama ini para transgender mengalami kesulitan dalam mengurus KTP atau KK di kantor pemerintahan. Umumnya para transgender ini tidak mempunyai surat pindah atau dokumen lain yang merupakan syarat pembuatan KTP dan KK. 

Baca juga : Wapres: Hentikan Narasi Pertentangan Pancasila dan Islam

“Apalagi kebanyakan dari mereka tersingkir dari keluarga maupun lingkungan sosial sebelumnya. Sehingga syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan kartu kependudukan tidak pernah terpenuhi. Memang ada sebagian yang bisa membuat KTP maupun KK, namun harus bayar hingga Rp500 ribu ke petugas di lingkungannya,” ungkapnya.

Dengan situasi tersebut, tambahnya, sangat wajar apabila kesadaran kewarganegaraan para transgender itu selama ini begitu rendah. Mereka pun juga sangat rendah diri sebagai warga negara karena tidak bisa mengikuti aktivitas publik. 

Saat ini Dukcapil hanya melayani transgender yang sudah terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sudah punya NIK. Para transgender yang sudah lengkap NIK dan data keluarganya langsung dicetak KK dan KTP-el dan langsung diserahkan kepada yang bersangkutan, sebagian lainnya dilakukan perekaman di tempat. 

Tahap selanjutnya kepada transgender yang terdata by name by address ada yang masih perlu dilakukan tahap pencarian dan pembuatan database kependudukan.

Bagaimana dengan kolom jenis kelamin? Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (ZAF) menegaskan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia hanya ada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin waria atau transgender. 

"Saya minta teman-teman transgender mengisi datanya secara jujur. Namanya harus nama asli, jangan diubah. Nama bapak dan ibu jangan diubah. Jangan menghilangkan atau mengganti nama Bapak dan ibu karena bisa menghilangkan nasab. Selain itu, dengan memiliki KK dan KTP el maka kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, Bantuan Sosial, membuka rekening bank dan lain-lain," katanya. (OL-7)

BERITA TERKAIT