02 May 2021, 11:11 WIB

TKSK Garda Depan Layanan Kesos Masyarakat Lapis Bawah


mediaindonesia.com | Humaniora

KEMENTERIAN Sosial terus meningkatkan, memperkuat, dan memperluas jangkauan layanan sosial. Melalui dukungan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kemensos menjangkau layanan kepada masyarakat lapis terbawah di desa dan kelurahan.

Sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), TKSK membantu penyelenggaraan program kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Meskipun skala tugas TKSK berada di tingkat kecamatan tapi berdampak pada kebijakan di tingkat nasional. Salah satu tugas penting TKSK tersebut adalah membantu pendataan dan verifikasi warga miskin penerima bantuan.

Baca juga: Kemensos Minta Warga tidak Takut Lapor Penyelewengan Bansos

“Saat ini, kami sedang mengerjakan pendataan warga miskin secara daring langsung ke Pusdatin dengan verifikasi data warga yang layak dan tidak layak untuk diajukan,” kata Martini Ari Susanti, TKSK yang bertugas di Puskesos Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu (1/5).

Tugas ini tidak mudah karena ketepatan sasaran bantuan salah satunya berawal dari sejauh mana data yang diverifikasi TKSK benar-benar valid.

“Selain program prioritas Kemensos, TKSK juga bertugas mengawal pelayanan bantuan khusus untuk masyarakat yang terkena dampak covid-19 sesuai data yang diterima,” kata perempuan 47 tahun itu.

Di lain pihak, situasi pandemi juga membuat pergerakan TKSK tidak sepenuhnya leluasa, termasuk untuk langsung bertemu penerima manfaat. Diakuinya, banyak faktor yang berperan dalam proses pemadanan data, mulai dari masalah teknologi sampai dengan administrasi kependudukan.

“Jeda waktu data yang sudah diedit dengan pembaruan di server SIKS-NG, bisa berbeda. Meskipun begitu, saat ini pembaruan SIKS-NG sudah lebih baik daripada sebelumnya,” kata Martini yang sudah bertugas sejak 2011.

Tentu saja, di lapangan, sebagai garda yang bersentuhan dengan masyarakat, TKSK harus menghadapi berbagai pertanyaan termasuk seputar bantuan yang mereka terima.

“Misalnya saldo kartu nol pas digesek di agen padahal belum dipakai. Ada juga yang protes karena yang lain sudah dapat, kok dia belum, dan sebagainya,” kata Tini, sapaan akrabnya.

Segala bentuk pertanyaan warga tersebut dijawab Martini dengan sigap.

“Diperlukan adanya sosialisasi mengenai program-program Kemensos sehingga masyarakat bisa teredukasi,” kata Tini.

Oleh karena itu, ia harus melakukan pendataan dengan teliti sesuai dengan visi misi TKSK yang mengedepankan pelayanan profesional sesuai etika dan mengutamakan kepuasan penerima manfaat.

Tidak hanya keluhan, penerima manfaat di Kelurahan Jatimakmur juga berterima kasih kepada Tini.

“Rasanya senang sekali bisa membantu sesama, mengingatkan saya untuk selalu bersyukur,” katanya sambil tersenyum.

Selain pendataan warga miskin, TKSK juga mengikuti bimbingan teknis, hingga melakukan pendampingan berbagai program Kemensos seperti asistensi 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Yang tidak kalah penting, TKSK juga berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan daerah dan tokoh masyarakat karena program kesos sejatinya memang bersifat multisektor,” katanya

Selain sebagai TKSK, Martini juga berstatus sebagai supervisor di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang baru didirikan di Kota Bekasi. Puskesos merupakan miniatur dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat kabupaten/kota.

“Saat ini, SLRT Kota Bekasi masih berproses. Namun operasional Puskesos Jatimakmur tetap berjalan seperti biasanya,” kata Martini.

Jika Puskesmas adalah rujukan warga yang membutuhkan pengobatan, Puskesos adalah rujukan bagi warga yang membutuhkan pelayanan sosial.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial telah ditangani oleh Puskesos Jatimakmur, antara lain pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penanganan warga yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit, pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta rehabilitasi sosial.

Oleh karena itu, TKSK juga bertugas meningkatkan kerja sama dan bersinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

“Dalam pelayanan tersebut, kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Kepolisian setempat,” kata Martini.

Ke depan, Tini berharap Puskesos Jatimakmur dan SLRT Kota Bekasi bisa efektif berjalan sebagai layanan satu pintu.

“Staf-staf yang bekerja di Puskesos dan SLRT diharapkan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga yang membutuhkan secara prima,” katanya. (RO/OL-1)

BERITA TERKAIT