02 May 2021, 00:21 WIB

KPAI : Kebijakan Kuota Internet, Sekolah Daring Kurang Efektif


Mohamad Farhan Zhuhri | Humaniora

KEBIJAKAN Belajar Dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terus menuai masalah dan tidak juga dapat dicarikan solusinya oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berbagai kebijakan dalam upaya mengatasinya sudah dibuat salah satunya kebijakan bantuan kuota internet. Namun hal ini justru jauh dari kata efektif.

Hal ini diungkap Retno Listyarti, Komisioner KPAI yang konsen terhadap isu-isu pendidikan sejak mewabahnya panedmi covid-19 di Indonesia. Menurutnya, BDR atau PJJ terlalu bertumpu pada internet, akibatnya sejumlah kendala pembelajaran daring terjadi karena keragaman kondisi keluarga peserta didik, keragaman kondisi daerah seluruh Indonesia

"Anak-anak dari keluarga kaya cenderung terlayani PJJ secara daring, namun anak-anak dari keluarga miskin kurang terlayani bahkan banyak yang sama sekali tidak terlayani, hal ini berdampak kemudian dengan angka putus sekolah," Ungkapnya pada keterangan Pers KPAI Sabtu (1/5).

Badan Pembangunan Nasional (BAPENAS) mencatat bahwa pandemic covid-19 di Indonesia telah menambah jumlah penduduk miskin, meningkatkan pekerja anak, dan meningkatkan putus sekolah .

Data ini sejalan dengan pengawasan KPAI selama 2020 telah terjadi angka putus sekolah karena menikah sebanyak 119 kasus dan putus sekolah karena menunggak SPP sebanyak 21 kasus. Sedangkan pada Januari-Maret 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah karena menikah, 2 kasus karena bekerja, 12 kasus karena menunggak SPP dan 2 kasus karena kecanduan gadget sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang.

Baca juga: Angka Literasi Naik, Jakarta Calonkan Diri Jadi Kota Buku Dunia

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, tidak pernah ada pemetaan kesenjangan kemampuan digital dan kemampuan ekonomi antara anak-anak di pedesaan dengan di perkotaan, antara anak-anak dari keluarga miskin dengan anak-anak dari keluarga kaya. Padahal BDR atau PJJ sangat dipengaruhi oleh faktor peranan orangtua peserta didik.

Selain itu kebijakan BDR/PJJ yang terkesan menyamakan masalah sehingga hanya satu solusi untuk semua problem BDR atau PJJ yang ada, salah satunya bantuan kuota internet hingga Rp 7 T. "Pada praktiknya banyak yang mubazir dan tetap tidak mampu mengatasi masalah pembelajaran anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki alat daring," Imbuhnya.

Solusinya dari dampak buruk PJJ atau BDR adalah merelaksasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) padahal secara riil Indonesia belum mampu mengendalikan pandemi covid-19. Ujicoba PTM secara terbatas pada April 2021, dan pada Juli 2021 akan menggelar PTM secara serentak di tengah pandemic dengan positivity rate yang masih belum aman bagi anak-anak menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Sekolah Harus lebih kreatif agar PTM di masa pandemic tidak menjadi kaku dan mencekam, tapi tetap aman dilaksanakan. Gelar PTM juga harus mempertimbangkan positivity rate kasus covid di suatu daerah.

“Selain itu pelaksanaan PTM tidak bisa diseragamkan di seluruh Indonesia, megingat Indonesia teramat luas dan sangat beragam kondisinya, oleh karenanya belajar di luar ruangan dengan tetap menerapkan 3 M bisa menjadi pilihan atau alternative bagi sekolah-sekolah yang belum mampu menyiapkan infrastruktur dan air bersih yang memadai,” pungkas Retno. (OL-4)

BERITA TERKAIT