17 February 2021, 00:44 WIB

Kemenag-Asosiasi Bahas Penyelenggaraan Haji-Umrah di Masa Pandemi


Syarief Oebaidillah | Humaniora

SAMPAI saat ini, pelaksanaan haji masih menunggu kepastian keputusan Pemerintah Arab Saudi. Tak terkecuali dengan penyelenggaraan umrah yang kembali ditutup Saudi sejak 4 Februari lalu. Karena itu, Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) berinisiasi menemui Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas guna berdiskusi membahas langkah yang akan diambil pemerintah maupun penyelenggara haji dan umrah. 

Terkait itu, Forum SATHU dan Kementerian Agama (Kemenag) sepakat  bersinergi dan saling menguatkan koordinasi antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan haji dan umrah, terlebih di tengah masa pandemi saat ini. 

Hal ini disepakati Forum SATHU dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam pertemuan silaturahmi kedua pihak di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (15/2) sore.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, pihaknya telah berdiskusi dengan tim bahwa penyelenggaraan haji ini tidak bisa hanya diurusi oleh pemerintah, harus ada kolaborasi dengan swasta. Belum lagi soal penyelenggaraan umrah yang pelaksanaannya sepanjang tahun. Pastinya, tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah untuk saat ini semakin lebih berat. 

“Tenaga kami sangat terbatas, makanya saya senang bisa silaturahim pada kesempatan ini. Adapun persoalan haji, dengan pertemuan ini kita bisa meneruskan kerjasama yang lebih baik lagi dengan tantangan yang lebih berat. Sebab, kita tidak punya pengalaman memberangkatkan haji di tengah pandemi,” ujar Menag. 

“Kita tidak bisa lari dari masalah ini, karena tidak hanya menjadi tanggungjawab Saudi, tapi ini tanggungjawab kita semua,” lanjutnya. 

Menag menegaskan, pihaknya hampir setiap pekan berkordinasi dengan pemerintah Saudi. Bahkan pihaknya memberikan dateline hingga Maret kepada pemerintah Saudi untuk memberikan kepastian penyelenggaraan haji tahun ini. Memang, kata Menag, pihaknya sejauh ini belum membicarakan soal berapa banyak kuota yang akan diberikan Saudi kepada Indonesia. Hanya saja, Kemenag telah menyusun beberapa skrenario haji 2021. 

“Kami punya dateline Maret, pastikan mau berangkat atau tidak? Itu dulu, masalah kuota itu perihal berikutnya,” tegas Menag yang akrab disapa Gus Yaqut. 

Menyikapi hal ini, Anggota Dewan Pembina Forum SATHU, Muhammad Ali Amin menyampaikan, pihaknya sangat senang dengann langkah yang dilakukan oleh Menteri Agama yang terus mendesak Saudi untuk segera memutuskan kepastian penyelenggaraan haji. 

“Kami sangat mengapresiasi, Menag sudah terus berkomunikasi dengan Saudi untuk memutuskan kepastian haji, sehingga tidak lagi pada last minute,” kata Ali yang juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura).

Baca juga : Aplikasi Clubhouse Terancam Diputus Akses di Indonesia

Dalam kesempatan sama  juru bicara Forum SATHU, Muharom Ahmad menjelaskan, keberadaan Forum SATHU memang merupakan bentuk kesadaran asosiasi yang memandang perlu adanya kekuatan bersama yang solid dalam menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Sebagai contoh, sebelumnya selama belasan tahun pihak muasasah di Saudi selalu menaikkan harga Armina, tapi sejak adanya forum ini sudah tidak lagi. 

Selain itu, kata Muharom, pihaknya selaku penyelenggara haji khusus bersama pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenag berhasil bernegosiasi dengan muasasah untuk bisa menempati maktab sesuai yang diinginkan. Karena, Saudi menyadari bahwa Indonesia merupakan kontributor terbesar dalam penyelenggaraan haji dan umrah. 

“Sebagai contoh, Indonesia dengan 17. 000 jemaah haji khusus saja, itu setara dengan 70 juta riyal Saudi hanya untuk membayar Arafah Mina saat musim haji, belum lagi umrah. Mereka sadar bahwa Indonesia sebagai kontributor terbesar, setidaknya itulah sebagian kecil usaha keras kami bersama Kemenag hingga mendapatkan harga yang pantas dan kami merasa disejajarkan dengan yang lainnya,” kata Muharom.

“Nah, dalam konteks ini, kami pun ingin selalu bisa berkontribusi memberikan sumbang pemikiran kepada pemerintah dalam penyelenggaraan haji dan umrah, meski dalam pelaksanaanya sering bersinggungan, tapi semua itu demi kebaikan bersama,” sambungnya. 

Dalam kesempatan sama, Anggota Dewan Pembina Forum SATHU Firman M Nur menyampaikan perkembangan usaha umrah yang sejak setahun terakhir di masa pandemi ini boleh dibilang vakum dan zero income.  Kegiatan umrah, kata Firman, mulai dibuka kembali pada  1 November 2020 namun pada akhirnya ditutup kembali pada 4 Februari lalu. Dalam kurun waktu tersebut, pihaknya mencatat hanya bisa memberangkatkan sekitar 3.500-an jamaah umrah. Hal ini jauh berbeda dengan pencapaian di tahun 2018-2019 yang mencapai 1 juta jamaah per tahun. 

“Alhamdulillah umrah telah bisa kembali meski hanya empat bulan saja dan tanggal 27 Februari nanti genap setahun sudah terhenti. Semoga kami mohon arahan Bapak, agar kami sebagai usaha yang menginduk kepada Kemenag bisa tumbuh kembali,” ujarnya.. 

Memang, lanjut Firman, untuk saat ini secara budget naik dari Rp 20 juta menjadi Rp 26 juta, jika merujuk pada harga referensi yang ditetapkan Kemenag. Disamping itu pihaknya juga diminta Kemenag untuk memberangkatkan jemaah yang tertunda terlebih dulu. Dalam pelaksanaanya, penyelenggara umrah selalu mematuhi regulasi yang dikeluarkan pemerintah Saudi maupun Indonesia, termasuk aturan protokol kesehatan mulai dari keberangkatan, selama perjalanan dan kepulangan. 

“Hanya saja ada kebijakan yang memberatkan soal karantina dan tes PCR setibanya di tanah air, dimana biayanya dibebankan kepada jamaah. Kami harap Pak Menteri mendukung kami agar kebijakan tersebut dikecualikan, karena umrah ini perjalanan internasional yang dikontrol dari awal sampai kepulangan,” kata Firman yang juga  Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Repubik Indonesia (AMPHURI). 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen AMPHURI Farid Aljawi, Sekjen Gaphura Endi Sutono, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Republik Indonesia (Asphurindo) Lukman Nyak Neh, Sekjen Asphurindo Iqbal Muhadjir, Ketua Dewan Pengawas Gaphura Herman Barata, perwakilan Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Hidayat, Direktur Bina Haji Umrah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Arfi Hatim serta dua orang staf khusus Menteri Agama, Abdul Rahman dan Hasan. (OL-7)

BERITA TERKAIT