26 January 2021, 22:32 WIB

Dokter Tirta : Penolak Vaksin Covid-19 Itu Pembangkang


Insi Nantika Jelita | Humaniora

INFLUENCER sekaligus relawan, Tirta Mandira Hudhi alias dokter Tirta menganggap bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 merupakan seorang pembangkang. 

Dia berpendapat, mereka yang menentang vaksin karena dianggap meragukan keamanan vaksin dan bentuk rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah selama ini. 

"Kenapa ada rakyat anti vaksin, selain meragukan keamanan, mereka cenderung mengalami penurunan trust issuea ke pemerintah. Jadi orang-orang yang selalu dianggap bebal ini, yang menolak vaksin itu adalah sebuah bentuk pembakangan sipil mereka," ungkap Tirta dalam webinar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN), Selasa (26/1)

Dia mengatakan, mereka yang menentang vaksin dapat menghambat penanganan wabah, di mana bakal dikenakan sanksi. Hal itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang menyebut setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana.

Baca juga : Penerima Vaksinasi yang Positif Dipastikan bukan dari Virus Vaksin

Rendahnya kepercayaan masyarakat ke pemerintah ini, sebut Tirta, sebuah ungkapan rasa kelelahan atas masalah yang dialami selama pandemi. Seperti pendapatan yang menurun, kehilangan pekerjaan atau lainnya. 

Selain itu dia juga menerangkan, berdasarkan analisisnya, banyak warganet yang cenderung memberikan pendapat atau opini yang negatif terhadap vaksinasi covid-19 oleh pemerintah. 

"Jadi munculnya gerakan anti-vaksin, kita lihat di media sosial. Sentimen negatif vaksinasi lebih tinggi daripada sentimen positif. Sementara sentimen netral hanya 50%," ucapnya.

Oleh karenanya dia menegaskan, pentingnya edukasi soal vaksinasi covid-19. Tirta mengatakan, dengan menggratiskan vaksin ke masyarakat dan para pejabat termasuk Presiden Joko Widodo yang sudah disuntik vaksin, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas layanan kesehatan itu. (OL-7)

BERITA TERKAIT