13 November 2020, 23:11 WIB

Kurator FFI Berikan Edukasi Inklusivitas dan Gender dalam Film


Galih Agus Saputra | Humaniora

KOMITE Penjurian dan Tim Kurator Festival Film Indonesia (FFI) beberapa waktu lalu telah mengumumkan daftar pendek film panjang, untuk penentuan nominasi dalam penyelenggaraan FFI tahun ini. Dalam proses kuratorial itu pula, beberapa hal yang turut diamati ialah masalah inklusivitas dan kepekaan sineas pada isu gender.

Dua hal itu penting untuk diamati karena menurut salah satu Kurator FFI, Prima Rusdi, film merupakan produk sosial budaya, yang seharusnya merefleksikan nilai kemanusiaan. 

Baca juga: Rekor Harian Covid-19, Satgas Covid-19: Tes di Daerah Masif

Persoalan tersebut lantas ia ulas lebih dalam di program Nunggu Sunset, yang disiarkan secara daring, di akun Instagram dan kanal Youtube, Media Indonesia, Jumat, (13/11).

Dalam program bincang itu, Prima menambahkan, bahwa dewasa ini organisasi PBB, UNESCO bahkan sudah membuat pernyataan yang sangat jelas terkait film. Menurut mereka, apapun yang terekam secara audio-visual merupakan catatan sejarah kontemporer. Sehubungan dengan kata kunci 'sejarah' maupun 'kontemporer', hal lain yang tak jauh dengannya, kata Prima, ialah konteks.

"Banyak sekali film mungkin memenuhi syarat administratif. Tapi sebetulnya dapat menjadi kurang kontekstual jika direfleksikan dengan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat jaman sekarang. Ketika membicarakan masalah kesetaraan, misalnya, mau tidak mau parameter lain yang juga harus dipakai ialah keadilan. Contohnya, jika ada karakter yang hanya diadakan untuk disiksa, tentu tidak dapat diterima secara kuratorial. Atau misalnya soal dinamika laki-laki dan perempuan, dimana perempuan itu di posisi yang 'dikalahkan' atau 'dilemahkan', atau sebenarnya dari segi cerita tidak ada dia juga tidak apa-apa, ya berarti kan kurang setara posisinya dalam cerita," imbuhnya.

Prima sebelumnya turut meyampaikan bahwa, ia yakin tidak ada unsur kesengajaan dari para pembuat film untuk tidak sensitif pada masalah gender maupun inklusivitas. Menurutnya, hingga saat ini belum ada formulasi baku karena pergerakannya memang bersifat dinamis.

Meski begitu, Prima memberikan catatan bahwa, ketika berbicara masalah inklusivitas, persoalan lain yang patut diperhatikan ialah masalah keberagaman. 

"Kalau mimpi kita adalah Indonesia yang menerima keberagaman, kita tidak bisa meloloskan film yang memposisikan saudara-saudara kita yang minoritas dihina-hina atau dianggap sebagai lucu-lucuan," pungkasnya. 

Bab inklusivitas, pada gilirannya dibahas oleh rekan Prima, Hera Diani. Menurut perempuan yang juga Co-Founder Magdalene.id ini, masalah inklusivitas film dalam negeri erat kaitannya dengan persoalan etnis dan 'Jakarta Sentris'.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjutnya, harus ada representasi film dari berbagai daerah. Representasi dapat menjadi platform untuk bersuara, bahkan memperdalam dan memperkaya perspektif film dalam negeri.

"Yang menyenangkan buat saya selama dua tahun ini menjadi juri, ada kantung-kantung dari daerah yang membawa gagasan lokal tapi tetap bersifat universal. Meski begitu tidak dapat dimungkiri bahwa selama ini masih ada ekostisisme bahkan di film-film yang secara teknis sudah sangat baik," pungkasnya.

(OL-6)
 

BERITA TERKAIT