02 November 2020, 22:23 WIB

Indonesia Harus Jembatani Penyelesaian Masalah Islamphobia


Syarief Oebaidillah |

PIMPINAN Pusat Pemuda Muhammadiyah mengecam pernyataan provokatif Presiden Perancis Emanuel Macron terkait Islam. Macron dinilai merendahkan umat Islam dengan mengizinkan publikasi karikatur Nabi Muhammad.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui Sekretaris Hubungan Luar Negeri Emaridial Ulza mengatakan bahwa kebebasan berekspresi bukan berarti bebas untuk mencaci atau menggambarkan sesuatu sekehendak hati. Menurutnya, ada batasan-batasan yang harus diperhatikan apalagi hal berurusan dengan agama-agama yang ada.

"Saya melihat adanya Islamphobia di banyak negara. Misalnya di Prancis. Mereka sepertinya takut dan bingung melihat perkembangan Islam yang besar di Prancis sehingga kebebasan berekspresi di Prancis selalu yang menjadi objek adalah Islam," ujarnya, Senin (2/11).

Emaridial Ulza menuturkan ketika ada kasus antisemitik (anti Yahudi) melalui karikatur majalah Charlie Hebdo pada 2009, pemerintah Prancis langsung membungkam dan mengambil tindakan. Namun ketika yang menjadi objeknya adalah Islam, jelasnya, maka Prancis selalu berbicara tentang kebebasan berekkspresi.

Lebih jauh, Emaridial Ulza, dalam kasus ini, Indonesia harus mengambil peran sebagai negara terbesar muslim dunia. Selain itu, sebagai anggota Dewan keamanan PBB, Indonesia juga harus mampu menjadi jembatan dan menjaga perdamaian dengan cara yang arif dan bijaksana.

"Hal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekadar memanggil Duta Besar Prancis dan kemudian menyampaikan protes. Harus ada tindakan nyata sebagai pemecah masalah dan pemberi solusi. Menteri Luar Negeri  sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk urusan politik dan hubungan luar negeri harus berada pada garda terdepan apalagi setelah Presiden Jokowi bersama organisasi agama-agama Indonesia sudah menyatakan langsung mengecam tindakan tersebut," jelasnya.
 
Emaridial Ulza menambahkan Pemuda Muhammadiyah dalam waktu dekat akan menyampaikan hasil kajian terkait solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah Islamphobia. "Solusi tersebut akan kami kirimkan ke Kementerian Luar Negeri dan juga ditembuskan ke Presiden," jelasnya. (R-1)

BERITA TERKAIT