31 August 2020, 12:25 WIB

Menkes Didesak Segera Revisi PP 109 Tahun 2012 Tentang Tembakau


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

KOMNAS Pengendalian Tembakau, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Yayasan Kanker Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Green Cresent Indonesia (GCI), dan Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI) mendesak Menteri Kesehatan untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Sudah lebih dari dua tahun revisi atas aturan tersebut berlangsung namun tidak kunjung mengalami kemajuan.

Sesuai Keppres Nomor 9 tahun 2018, revisi PP No 109 tahun 2012 seharusnya dilaksanakan selama satu tahun sejak 3 Mei 2018. Setelah dilakukan delapan kali PAK (pertemuan antarkementerian) untuk membahasnya, proses revisi PP 109 justru terindikasi melambat, bahkan berhenti.

Baca juga: Perlu Peran Aktif Pemuda dalam Mengatasi Dampak Covid-19

“Melambatnya proses revisi PP 109/2012 memperlihatkan pemerintah tidak mawas dalam kemendesakkan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia yang sudah sangat parah, yang terutama justru ini terjadi di kementerian yang harusnya berpihak pada kesehatan masyarakat,” ungkap Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau Tubagus Haryo Karbyanto dalam pernyataan tertulis, Senin (31/8).

Saat ini, RPJMN 2020 – 2024 juga kembali menegaskan revisi PP 109/2012 yang harus dilakukan pemerintah, yang di dalamnya mengandung butir-butir pengendalian konsumsi produk tembakau, di antaranya larangan total iklan rokok, pembesaran peringatan kesehatan bergambar, dan juga penguatan layanan berhenti merokok.

Maka, jelas secara hukum, revisi PP109/2012 harus dilakukan untuk mencapai target RPJMN 2020 – 2024, termasuk target penurunan prevalensi perokok anak sebesar 0,4%.

Menurut Tubagus, pandemi covid-19 seharusnya juga menjadi momen untuk memperkuat upaya pengendalian konsumsi produk tembakau melalui revisi PP 109/2012. Hal ini sangat relevan, mengingat adanya hubungan erat sebab-akibat antara konsumsi rokok dengan infeksi serta keparahan komorbid covid-19.

Ketua Umum Pengurus Besar PAPDI Sally Aman Nasution mengatakan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia semakin hari semakin meningkat.

“Pemerintah diharapkan benar-benar berkomitmen menurunkan PTM di Indonesia, yang banyak terkait dengan konsumsi rokok yang tinggi di negara kita. Karena itu, memperkuat aturan pengendalian konsumsi adalah mutlak, revisi PP109/2012 harus segera diselesaikan,” tuturnya.

Pengurus PDPI Feni Fitriani Taufik menambahkan sejumlah negara bahkan sudah melarang penjualan dan impor rokok selama pandemi covid-19. Maka, pemerintah seharusnya juga mampu mempercepat semua proses pengaturan kendali konsumsi rokok, termasuk revisi peraturan pemerintah tersebut.

Ketua Umum YKI Aru Sudoyo pun turut memberikan dukungan yang senada. Menurutnya, rokok telah berperan dalam peningkatan jumlah penderita kanker di Indonesia.

“Rokok yang mengandung lebih dari 60 zat beracun telah berdampak pada angka kejadian kanker tertinggi Indonesia untuk laki laki, yakni kanker paru sebesar 19,4% per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 10,9% per 100 ribu penduduk,” terangnya.

Lebih jauh, upaya perlindungan anak dari ancaman konsumsi rokok yang seharusnya menjadi fokus pemerintah juga belum dipahami dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas proses revisi PP 109/2012.

Cita-cita Kemenkes RI untuk menerapkan larangan merokok pada anak usia 18 tahun ke bawah hanya akan menjadi jargon semata jika iklan, promosi, dan sponsor rokok masih diperbolehkan, serta akses anak memperoleh rokok masih sangat mudah dan peringatan kesehatan bergambar tidak dimaksimalkan.

Presiden Green Crescent Indonesia Era Catur Prasetya mengatakan kebijakan pengaturan tentang iklan, sponsor rokok, gambar peringatan akibat merokok yang diperbesar, larangan penjualan eceran dan bawah umur serta pengaturan harga, telah terbukti secara ilmiah di berbagai negara dapat mengendalikan konsumsi tembakau.

“Revisi PP ini juga penting agar masyarakat mendapat kemudahan untuk mengakses layanan ketrampilan prevensi remaja, program berhenti merokok serta menjamin ketersediaan obat-obatan yang digunakan dalam program berhenti merokok. Oleh karena itu Green Crescent Indonesia mendesak Pemerintah segera merevisi PP 109 /2012 ini agar masyarakat dan generasi penerus bangsa terlindungi dari efek merugikan akibat merokok,” tandasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT