06 July 2020, 05:36 WIB

Kemensos Lakukan Percepatan dan Terobosan


Ifa/Hld/X-7 |

REALISASI anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) menempati urutan tertinggi dari semua kementerian/lembaga (K/L). Tingginya realisasi penyerapan anggaran tersebut karena percepatan dan terobosan yang dilakukan Kemensos mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

“Kami melakukan percepatan untuk semua jenis belanja, baik untuk bansos, modal, maupun barang. Percepatan tersebut telah menggerakkan perekonomian masyarakat sesuai dengan arahan dari Presiden,” jelas Menteri Sosial Juliari P Batubara, seperti dikutip dari keterangan resmi, kemarin.

Selain itu, lanjutnya, tingginya realisasi penyerapan anggaran Kemensos juga tidak lepas dari sense of crisis yang terlihat dari berbagai terobosan, baik di internal maupun mitra kerja.

Mensos mengatakan dari pagu anggaran Rp104,453 triliun, sebanyak Rp65,026 triliun atau 62,25% sudah direalisasikan.

“Kami instruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua sumber daya, selain menambah loket-loket serta titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa dan kelurahan, sekolah, serta pos RW,” tambah Juliari.

Kemudian, ditambah pula penyedia sarana transportasi dan vendor, serta mengurangi item bansos dengan nilai sama.

Lebih lanjut, Juliari memaparkan hasil peninjauan langsung saat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Desa Katapang Pasung dan Desa Sekarwangi, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (4/7). Kemudian, mengecek penyaluran BST di Kantor Pos Kota Bandung.

Total penerima BST di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.150.254 KK dengan nilai total Rp2.070.457.200.000.

Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, mengatakan penyerapan program pemulihan ekonomi sektor koperasi dan UKM harus berjalan lancar. Program itu adalah relaksasi pembiayaan, penghapusan pajak bagi UMKM, serta dana untuk membantu modal kerja UMKM.

“Salah satunya dengan memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada Ko perasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Malwa Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk itu, pihaknya berharap BMT BUS bisa naik kelas menjadi lembaga koperasi yang besar,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Pihaknya pun berharap BMT BUS bisa mengembangkan UMKM di sektor pertani- an dan kelautan. Menurutnya, pertanian dan kelautan masih dikuasai 96% UMKM sehingga dinilai memiliki potensi besar untuk digarap secara maksimal. (Ifa/Hld/X-7)

BERITA TERKAIT