DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk lebih memperhatikan nasib pihak yang dinaungi yang terdampak pandemi covid-19. Mereka ialah pondok pesantren (ponpes), madrasah swasta, guru non-PNS, guru ngaji, hingga penjaga atau marbut masjid.
"Ada 27 ribu ponpes dan 5 juta santri yang mereka juga terdampak. Sebagian ponpes besar tidak berani buka, pemantauan kami mereka bayar listrik saja susah, guru-guru pengajar dan lain-lain makan saja susah, pemasukan tidak ada. Santrinya juga terdampak, bagaimana pembelajarannya, akhlaknya," ujar Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Karena itu, ujar Yandri, penganggaran refocusing 2020 dan anggaran 2021 harus menyertakan bantuan bagi ponpes secara detail. "Selama
ini, mungkin anggaran belum mengarah ke sana. Banyak persoalan bagi mereka dan butuh solusi terbaik, mereka mau masuk tak punya masker, mau rapid tak ada biaya, dan lain-lain," ujar Yandri.
Selain pesantren, Yandri juga mengimbau Kemenag memperhatikan nasib madrasah swasta yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi, khususnya dalam pemberian upah pada pengajara dan staf lain.
"Begitu juga para dai, guru ngaji, marbut masjid, dan sebagainya. Mungkin tidak semuanya bisa tersentuh, tapi kalau sama sekali tidak tersentuh juga salah, penting kita hadir. Kami juga siap memastikan bantuan akan tepat sasaran tidak disalahgunakan," ujar Yandri.
Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf, mengatakan Kemenag harus memastikan pesantren yang akan memulai pembelajaran agar menerapkan protokol pencegahan covid-19 dengan tepat, termasuk memastikan adanya alat pelindung diri.
"Kemenag bisa membantu melalui anggarannya atau jaringan di bagian gugus tugas dan kepala daerah setempat," ujar Bukhori.
Sementara itu, Menteri Agama mengatakan persetujuannya atas masukan Komisi VIII mengenai hal tersebut. "Saya setuju bagaimana meningkatkan kepedulian kita pada ponpes, santri, dan lain-lain. Saya juga setuju bantuan pada guru, ustaz, marbut, dan lain-lain. Akan jadi perhatian kita bersama meski juga sudah diperhatikan selama ini saya rasa tidak cukup, akan lebih kita perhatikan ke depannya," ujar Fachrul. (Pro/H-3)
