18 May 2020, 17:35 WIB

Mensos Klaim Tidak Ada Lagi Perbedaan Data Terkait Bansos


Ihfa Firdausya | Humaniora

PENYALURAN bantuan sosial (bansos) sembako di wilayah Jabodetabek sudah memasuki tahap ketiga. Menteri Sosial, Juliari Batubara, menyebut penyaluran bansos menyisakan tiga tahap, yang kembali dimulai setelah Lebaran.

“Sehingga, total menjadi enam tahap untuk Jabodetabek,” ujar Juliari saat mendampingi Presiden Joko Widodo yang meninjau penyaluran bansos sembako di Kecamatan Johar Baru, Jakarta, Senin (18/5).

Baca juga: Presiden Pastikan Distribusi Bansos Berjalan Lancar di Johar Baru

Dia juga menekankan saat ini tidak ada perbedaan data antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait distribusi bansos. Sebab, pemerintah daerah termasuk Pemprov DKI sudah melakukan pembaruan data.

“Dari Pemprov DKI Jakarta ada penambahan data penerima bansos sebanyak 2,1 juta kepala keluarga (KK). Karena anggaran Kemensos hanya untuk 1,3 juta KK, maka sisanya yang 800 ribuan dari APBD DKI,” jelas Mensos.

Lebih lanjut, Juliari mengimbau seluruh pemerintah daerah agar memanfaatkan situasi pandemi untuk memperbarui data penerima bansos. "Karena data masyarakat miskin dan rentan ini akan digunakan untuk bansos reguler. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, bahkan setelah pandemi selesai," pungkasnya.

Baca juga: Bulog Pastikan Stok Gula Aman Sampai Lebaran

Dalam pantauannya, Mensos menilai distribusi bansos sudah berjalan lebih baik. Mensos mempersilakan warga yang memiliki masalah terkait penerimaan bansos untuk datang ke pengurus RT/RW atau kantor desa/kelurahan.

“Di Jabodetabek, saya tidak lagi melihat perbedaan di masyarakat. Ya kalau 1-2 (masalah) dari 2,1 juta penerima saya kira wajar,” katanya.

Distribusi bansos sembako menjangkau 2,7 juta KK. Rinciannya, DKI Jakarta mencakup 2,1 juta KK, berikut Bogor, Tangerang dan Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi yang menjangkau 600 ribu KK.

Terkait bantuan sosial tunai (BST), dia memastikan telah menindaklanjuti arahan Presiden untuk mempercepat distribusi. Seperti, memerintahkan PT POS untuk menambah titik bayar, loket dan titik penyaluran. BST yang diberikan kepada warga miskin dan rentan di luar Jabodetabek menyasar 9 juta KK.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT