18 September 2023, 16:07 WIB

Demi Proyek Xinyi, Bahlil Janji Tangani Kasus Rempang Tanpa Kekerasan


Insi Nantika Jelita |

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan menangani kasus Rempang di Kepulauan Riau, tanpa kekerasan setelah ada protes sebagian warga di daerah tersebut.

Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak masyarakat Rempang yang direlokasi ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, akibat rencana investasi perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Xinyi Glass Holdings Ltd, di Pulau Rempang.

Hal tersebut dikatakan Bahlil usai mengadakan Rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Agus Andrianto, dan pejabat daerah, Minggu (17/9).

“Proses penanganan rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft (lembut). Kita harus berkomunikasi dengan baik dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang sudah secara turun-temurun berada di sana," ujar Bahli dalam keterangan resmi, Senin (18/9).

Xinyi Group akan berinvestasi membangun hilirisasi pasir kuarsa di Kawasan Rempang dengan nilai US$11,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Pulau Rempang memiliki luas hingga 17.000 hektare (ha) dan sebagian kawasan akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Dari total luas area itu, Bahlil menyebut 10.000 ha di antaranya merupakan kawasan hutan lindung yang tidak bisa dilakukan revitalisasi.

"Jadi, sekitar 7.000 hektare yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kurang lebih digunakan sekitar 2.000-2.500 hektare,” ungkap Bahlil.

Terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 kartu keluarga (KK) yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama. Rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan.

Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara. “Pemerintah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Lalu, ada rumah dengan tipe 45 yang nilainya Rp120 juta. Dan ada uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi. Per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," terang Bahlil.

"Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati,” sambungnya.

Di luar pemenuhan hak masyarakat yang harus terus dikedepankan, Menteri Investasi juga menyebut rencana investasi Xinyi di Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

“Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi dan ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kita butuh mereka (Xinyi), tapi juga kita harus hargai yang di dalam,” tegas Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan akan memberikan langsung sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

“Ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik. Sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu statusnya SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut,” pungkas Hadi. (E-3)

BERITA TERKAIT