ELEKTRIFIKASI skala besar armada Transjakarta dinilai layak secara finansial dan ekonomi dan perlu diterapkan segera untuk memaksimalkan manfaatnya.
Elektrifikasi seluruh armada pada tahun 2030 diproyeksikan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bersih sebesar Rp4,2 triliun secara kumulatif pada tahun 2030 dan mengurangi hampir 60% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dibandingkan dengan skenario Business-as-usual (BaU).
Hal tersebut merupakan hasil studi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, bermitra dengan UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions) dari Pemerintah Inggris yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kementerian Perhubungan dalam helatan Sustainable E-Mobility Event: Lessons Learned from Jakarta di Hotel Aryaduta Menteng, Selasa (24/5).
Adapun hasil studi yang diserahkan oleh ITDP Indonesia meliputi; (1) peta jalan implementasi armada bus listrik, (2) penguatan kerangka kebijakan seputar elektrifikasi bus, (3) alternatif skema pendanaan, (4) pengembangan business case implementasi bus listrik untuk armada Transjakarta, serta (5) “Toolkit Perencanaan Bus Listrik” yang telah dilengkapi dengan Gender-Impact Assessment (GIA).
Dokumen studi “Business Case of First Phase E-Bus Deployment Transjakarta: An Executive Summary” dan studi UK PACT “Building a Regulatory and Financial Basis for First Phase E-bus Deployment Transjakarta” diserahkan oleh Matthew Downing, Deputy Ambassador untuk Indonesia dan Timor Leste , kepada Sri Haryati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta.
Sementara itu, dokumen studi “Toolkit Perencanaan Bus Listrik” dan “Charging Forward: The State and Challenges of Electric Bus Adoption in Indonesia” diserahkan oleh Gonggomtua Sitanggang, Direktur Interim ITDP Indonesia kepada Tonny Agus Setiono, Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
"Sebagai studi yang komprehensif, kami bersinergi dengan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, memastikan semua kebutuhan terpenuhi di setiap tahapan dan aspek elektrifikasi bus Transjakarta,” ungkap Direktur Interim ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, dalam keterangan resmi Kamis (25/5).
Gonggomtua mengatakan studi tersebut menemukan bahwa upaya elektrifikasi armada Transjakarta sudah layak secara finansial dan ekonomi, sehingga perlu segera diimplementasikan untuk memaksimalkan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
Secara finansial, analisis implementasi bus listrik Transjakarta tahap pertama menunjukkan nilai net present value (NPV) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan skenario Business-as-usual (BaU) yang melibatkan armada dengan mesin bakar konvensional.
Namun, untuk memastikan kelayakan transisi ke bus listrik tersebut, hasil studi juga menunjukkan bahwa Transjakarta harus mengeksplorasi skema pembiayaan baru seperti pemisahan kepemilikan aset dan operasional armada, serta menerapkan skema leasing dengan operator untuk mendistribusikan risiko operasional dan beban pembiayaan.
Dari sisi kebijakan, melibatkan Kementerian Keuangan juga dinilai dapat menghasilkan cost of fund terendah untuk pengadaan bus listrik. Sementara, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dapat menjadi instrumen investasi alternatif untuk membiayai program e-bus.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan sebagai salah satu upaya untuk mencapai dekarbonisasi pada tahun 2050. Kami mengapresiasi kerja sama dari berbagai pihak salah satunya ITDP dan Pemerintah Inggris melalui program UK PACT studi implementasi bus listrik untuk armada Transjakarta dan berharap kerjasama jangka panjang yang telah terjalin ini dapat terus berkelanjutan," ungkap Sri Haryati selaku Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.
Dalam keynote speech-nya, Matthew Downing, Deputy Ambassador untuk Indonesia dan Timor Leste mengungkapkan, “Hasil kajian yang diserahterimakan hari ini merupakan hasil kerja sama yang intens selama beberapa tahun antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UK PACT, ITDP Indonesia dan berbagai lembaga kunci lainnya. (E-3)
