MINIMNYA minat investor swasta dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah diduga sebelumnya. Ahli Tata Kota dan Permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) M Jehansyah Siregar menjelaskan pemerintah seperti mengabaikan karakter ibu kota yang hendak dibangun di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara tersebut.
“Yang dibangun ini kan kota pemerintahan, bukan kota properti (bisnis). Itu beda karakteristiknya,” katanya ketika dihubungi, Rabu (24/5).
Menurut Jehansyah, Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya seharusnya tidak perlu terlalu sibuk mencari investor swasta untuk membangun IKN. Investor, lanjutnya, baru akan masuk apabila kota atau wilayah yang dibangun sudah tumbuh.
Baca juga : Ekonom Sebut Keuntungan Investasi di IKN Butuh Waktu Lama
“Tumbuh itu bukan hanya sekedar ada bangunan, namun juga kehidupan,” jelasnya.
Sementara, tambah Jehansyah, saat ini pemerintah sepertinya ngebut menyelesaikan pembangunan IKN seakan-akan right on track. Padahal yang dilakukan hanya membangun konstruksi bangunan dan bukan melakukan settlement development (pembangunan permukiman).
Baca juga : IKN Dibangun untuk Jadi Kota Dunia untuk Semua
“Dan penduduk bermukim itu bukan karena dipaksa, namun ada kesadaran untuk tinggal di kawasan tersebut,” jelasnya.
Ia mencontohkan Canberra (ibu kota Australia) dan Nay Pyi Taw (Myanmar) yang hingga saat ini tak kunjung berkembang secara bisnis walaupun sudah cukup lama dikembangkan.
“Apalagi Nay Pyi Taw. Walaupun junta militer, tetap saja masyarakatnya tidak mau pindah ke sana. Karena keinginan bermukim itu bukan karena dipaksa,” pungkasnya. (Z-8)
