KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN lain dilarang menerima lebih dari satu gaji atau disebut single income.
Tidak adanya tambahan gaji atau remunerasi itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
"Jabatan rangkap komisaris dan direksi tidak akan mendapatkan remunerasi. Remunerasi hanya diberikan sebagai direksi," kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (27/3).
Baca juga : Melihat Keunggulan Teknik Surface Mining di Pabrik SIG Kabupaten Tuban Jawa Timur
Pejabat direksi BUMN diperbolehkan menjabat sebagai komisaris anak usaha BUMN, asal bukan menduduki posisi komisaris utama. Tedi menuturkan, ketentuan single income ini bertujuan agar pejabat BUMN fokus melaksanakan tugasnya.
"Dan apabila direksi diperlukan dalam mengawasi anak usaha diperbolehkan, tetapi tetap fokus sebagai direksi di perusahaan yang bersangkutan," ucapnya.
Baca juga : Jangan Ada ASN Kemenkeu Merangkap Konsultan Pajak
Tedi menjelaskan ketentuan single income baru diimplementasi oleh PT Pertamina (Persero). Tedi berharap kebijakan ini dapat segera diikuti perusahaan BUMN lainnya.
"Kami apresiasi sekali di PLN akan berjalan, di Pertamina sudah berjalan single income. Ke depan, ini akan menjadi norma baru bagi pengelolaan BUMN," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, Pertamina menjadi perusahaan pertama BUMN yang memberlakukan single income pada pejabat yang rangkap jabatan.
"Intinya ini terobosan yang sangat baik dan Pertamina adalah BUMN yang pertama melakukan," ucapnya.
Ia menegaskan direktur Pertamina yang merangkap jabatan sebagai komisaris anak usaha perusahaan energi tersebut dilarang menerima tambahan gaji.
"Direktur merangkap komisaris itu enggak boleh terima apapun. Itu hanya bagian kerjaan tambahan saja. Kami sudah melakukan ini sejak 2020," sebutnya.
Menteri BUMN Erick Thohir telah memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari 45 menjadi 3 permen yakni Permen BUMN 01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Lalu, Permen BUMN 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Permen BUMN 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. (Z-5)
