KEMENTERIAN Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya menekan potensi kegagalan kontruksi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Pada tahap awal 2022-2024, pembangunan infrastruktur Ibu Kota baru mencapai biaya Rp62 triliun, yang terdiri dari 50 proyek konstruksi. Adapun prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat dan tepat kuantitas.
“Pembangunan IKN harus menjaga mutu pekerjaan dengan mengikuti prosedur kerja sehingga meminimalisir kegagalan konstruksi. Kemudian menjaga disiplin jadwal penyelesaian pekerjaan dengan ritme kerja cepat," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam keterangannya, Jumat (24/2).
Fatah menjelaskan pelaksanaan pekerjaan di IKN juga harus menjaga tertib administrasi, agar dapat dipertanggungjawabkan serta mempersiapkan dengan matang paket pekerjaan.
Baca juga: Presiden dan Para Menteri Healing ala Glamping di IKN
Sebelum ditugasi membangun IKN, Kementerian PUPR telah melakukan strategi manajemen risiko dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Itu melalui 9 Strategi Pencegahan Penyimpangan PBJ sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Di antaranya, melalui reorganisasi struktur organisasi unit layanan pengadaan dan kelompok kerja pengadaan barang jasa (PBJ). Kemudian, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan nekanisme penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).
Lalu, pembinaan penyedia jasa seperti ke kontraktor dan konsultan, serta pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Kementerian PU-Pera dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Fatah juga menyampaikan pihaknya telah membentuk unit kepatuhan internal di unit organisasi dan balai. Berikut, membentuk Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kompetensi dan Independensi Auditor Inspektorat Jenderal.
Baca juga: E-Catalog Memaksimalkan Pengadaan Barang dan Jasa
Untuk penerapan manajemen risiko, telah disiapkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR.
"Ini merupakan bukti kami peduli dengan manajemen risiko, termasuk dalam pembangunan IKN. Ada tim yang bekerja mengidentifikasi manajemen risiko dengan detail," papar Fatah.
Konstruksi tahap pertama pembangunan IKN dimulai sejak Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada 2024. Proyek ini meliputi penyiapan lahan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tahap I, pembangunan Jalan Tol IKN Segmen 3B dan 5A, pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 2 dan 4.
Berikutnya, pembangunan hunian pekerja konstruksi, pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, pembangunan penyediaan air baku Persemaian Mentawir dan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi.(OL-11)
