25 January 2023, 23:14 WIB

Pemerintah Bentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan


M Ilham Ramadhan Avisena |

PEMERINTAH membentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan guna menjawab tantangan di sektor perumahan nasional. Lembaga diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemangku kepentingan untuk melahirkan formula kebijakan yang tepat agar masyarakat dapat memiliki rumah.

Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PU-Pera Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, dan Direktur Utama PT PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo di Jakarta, Rabu (25/1).

Pihak yang ditunjuk sebagai sekretariat dalam ekosistem tersebut ialah PT SMF. Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan merupakan wadah koordinasi antara pemangku kepentingan di sektor pembiayaan perumahan. Sekretariat bertujuan membuka jalan bagi terciptanya sebuah rencana kerja bersama pengembangan sektor pembiayaan perumahan yang harmonis, efisien dan efektif.

Rencana kerja tersebut selanjutnya digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi yang hasilnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan perbaikan arah pengembangan sektor pembiayaan perumahan.

Dalam waktu dekat ekosistem pembiayaan perumahan akan menginisiasi penyusunan pedoman tata kelola ekosistem pembiayaan perumahan secara teknis dan strategis. Termasuk penyusunan rencana kegiatan tahunan yang memuat kegiatan-kegiatan terkait pengembangan perumahan di tahun berjalan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Herry Trisaputra Zuna mengatakan, sedianya ada tiga tantangan utama di sektor perumahan nasional. Tiga tantangan itu yakni, backlog kepemilikan rumah, backlog rumah layak huni, dan backlog hunian.

Merujuk data Susenas yang dirilis oleh Badan Pusat Statisik (BPS) pada 2021, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,71 juta. Setiap tahunnya, pertumbuhan backlog ketersediaan rumah diperkirakan mencapai 680 ribu unit.

"Jadi solusinya kita harus punya program, dengan asumsi pertumbuhan tadi, bayangan saya kita harus punya program sampai 1,5 juta per tahunnya kalau ingin backlog selesai di 2045," ujar Herry.

Lalu terkait dengan backlog rumah layak huni (backlog kualitatif), setidaknya per 2021 ada 23 juta unit rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Angka tersebut dinilai terlampau besar dan perlu untuk ditangani segera.

Isu ketiga terkait backlog penghunian rumah yang sejauh ini tercatat mencapai 6,7 juta unit. "Ini mungkin salah satu solusinya adalah rumah sewa. Bicara Bagaimana dana wakaf bisa nanti kita manfaatkan untuk rusunawa, terutama untuk desil 40 bottom of pyramid," kata Herry.

Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Karenanya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban meminta agar sekretariat anyar itu dapat jernih melihat persoalan nyata yang ada di sektor perumahan.

"Sekretariat ekosistem itu harus bisa jernih melihat masalahnya. Kita tahu pemerintah ingin melakukan program ini sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya bagi ketersediaan rumah sederhana. Sementara, pada dasarnya APBN sifatnya ada terbatas, sehingga kami berharap nanti Sekretariat ekosistem itu bisa memberikan masukan masukan yang independen," jelasnya.

Rio menambahkan, sedianya pemerintah secara konsisten mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat, utamanya yang berpenghasilan rendah. Setidaknya, dalam satu dekade terakhir APBN telah menggelontorkan dana sekitar Rp79,77 triliun melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membangun 1,16 juta rumah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT SMF sebesar Rp7,8 triliun khusus untuk sektor perumahan sejak tahun 2017. Dukungan juga diberikan melalui Perum Perumnas melalui penambahan ekuitas hingga Rp1,5 triliun.

Teranyar, pemerintah juga ikut serta dalam right issue PT BTN sebesar Rp2,48 triliun agar perusahaan dapat menyalurkan pembiayaan perumahan ke masyarakat. Rio, sapaan karib Rionald, mengatakan, sektor perumahan juga berperan signifikan pada perekonomian nasional.

Sebab, sektor itu memiliki dampak rambatan (multiplier efect) yang luas di sektor-sektor lainnya. "Jadi kami melihat bahwa sektor perumahan adalah salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita, karena dia memiliki multiplier efect yang sangat tinggi terhadap sektor yang lain," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT