KAMAR Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong PT Pertamina (Persero) untuk membenahi sistem penyaluran gas elpiji 3 kilogram (kg) atau gas subsidi agar lebih efisien.
Selama ini, pencatatan pembelian elpiji 3 kg oleh masyarakat yang terdaftar di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) masih dilakukan secara manual dengan log book di masing-masing pangkalan.
"Ke depannya, sistem ini harus dilakukan berbasis digital dan terintegrasi," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) IV Kadin Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelita Hartoto saat dimintai keterangan, Jumat (20/1).
Menurutnya, akurasi data masyarakat miskin masih sering menjadi pertanyaan. Pemerintah harus terus memperbarui data kemiskinan nasional. Kriteria usaha mikro, nelayan dan petani sasaran pun harus terdefinisi dengan benar agar subsidi gas ini dapat tepat sasaran dan akurat.
Selama ini, terang Carmelita, subsidi gas elpiji 3 kg terindikasi kurang tepat sasaran. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, 80% masyarakat mampu menikmati subsidi tersebut.
Data lainnya menyebutkan, berdasarkan evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (NP2K), hingga kini masih terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan yang tidak menerima subsidi elpiji 3 kg.
"Akibatnya, anggaran subsidi elpiji 3 kg tiap tahunnya mengalami pembengkakan. Permasalahan ini harus segera diselesaikan," ungkapnya.
Subsidi energi seyogyanya dinikmati masyarakat kurang mampu yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional atau yang memiliki pengeluaran di bawah Rp505.469 per bulannya. Lalu, untuk usaha mikro, nelayan rakyat sasaran dan petani rakyat sasaran, terutama sebagai pengganti BBM dalam melaut dan irigasi sawah.
Terkait uji coba pembelian gas elpiji 3 kg dengan identitas diri, Carmelita menyoroti akses internet yang harus memadai di tiap daerah untuk pencocokan KTP pembeli dengan database kemiskinan nasional.
"Ini juga perlu diperhatikan terutama di daerah terpencil, dimana tingkat kemiskinan justru masih tinggi namun infrastruktur serta akses digital yang masih rendah," jelasnya.
Yang terakhir, ia menekankan pentingnya sistem verifikasi di lapangan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung suksesnya program ini. Pemerintah selaku regulator serta Pertamina selaku eksekutor di lapangan harus berkoordinasi agar tujuan utama dari kebijakan ini dapat tercapai. (Ins/E-1)
