PEMBANGUNAN ekosistem baterai kendaraan listrik dapat terwujud pada 2024 seperti yang ditargetkan pemerintah. Itu karena upaya dan langkah pengembangan kendaraan listrik telah dilakukan sejak 2017 dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Namun, periset dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah juga perlu fokus untuk menjawab tantangan dari sisi pembiayaan investasi pembangunan ekosistem tersebut.
"Misalnya, untuk produksi kendaraan listrik, smelter harus mempunyai teknologi yang cukup tinggi, sehingga bisa memproduksi premium nikel yang nantinya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (13/1).
Itu penting karena biaya yang dibutuhkan agar smelter dapat memproduksi premium nikel diperkirakan berkisar US$65 ribu per ton nikel. Nilai tersebut lima kali lebih besar dibandingkan produksi bijih nikel standar.
Tak hanya itu, bijih nikel tersebut juga perlu untuk diuji laboraturium untuk mengetahui kecukupan komposisi zat kimia yang ada dan layak dikategorikan sebagai premium nikel. Hal ini berarti diperlukan biaya yang lebih besar lagi untuk membangun laboraturium tersebut.
Sedangkan Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi berpandangan, pemerintah sejauh ini telah berada di jalur yang tepat untuk mencapai pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Salah satu yang paling menonjol ialah ketegasan pengambil kebijakan untuk menggalakkan hilirisasi nikel.
"Bahkan sudah ada beberapa perusahaan swasta nasional yang masuk pada produksi baterai dan akan masuk juga ke mobil listrik. Saya kira investor asing juga akan tertarik karena pembangunan ekosistem itu sendiri, kita juga memiliki resources, dan yang paling penting adalah kita punya pasar yang cukup besar," kata dia saat dihubungi terpisah.
Namun Fahmy juga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan atau aturan untuk penciptaan merek nasional. Menurutnya, ini dapat menjadi momentum agar kendaraan listrik dengan potensinya yang besar dapat diproduksi oleh anak bangsa, alih-alih oleh pihak swasta asing seperti kendaraan konvensional yang sekarang beredar.
Itu dinilai perlu karena bakal memperbesar peluang kemanfaatan ekonomi dari terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. "Perlu ada kebijakan yang sistemik agar pada saatnya mobil listrik itu bisa diproduksi oleh anak bangsa supaya kita punya nasional brand sendiri. Karena sampai sekarang kita belum mampu menciptakan nasional brand," pungkasnya. (OL-8)
