KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) terus konsisten dalam menggelar berbagai program pelatihan untuk terus meningkatkan jumlah populasi wirausaha baru (WUB) di sektor industri kecil dan menengah (IKM), baik yang baru merintis bisnis maupun yang telah menjalankan usahanya agar dapat naik kelas.
Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita mengatakan, keberadaan wirausaha baru di sektor IKM memiliki peranan yang penting dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam perluasan kesempatan berusaha dan bekerja hingga ke pelosok daerah.
Baca juga: Satu Tahun Merger, IOH Dukung Pertumbuhan Industri dan Ekonomi Indonesia
“Dalam upaya peningkatan populasi wirausaha baru IKM, khususnya bagi calon wirausaha yang memiliki jiwa kewirausahaan, kami telah melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha industri melalui berbagai program supaya mereka naik kelas jadi IKM yang adaptif dan inovatif,” kata Reni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/1).
Reni melanjutkan, Ditjen IKMA Kemenperin telah menyelenggarakan berbagai program penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru berupa pelatihan atau bimbingan teknis manajemen kewirausahaan, fasilitasi perizinan berusaha (legalitas usaha), serta fasilitasi mesin atau peralatan.
Tujuan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas WUB IKM, mulai dari program Santripreneur, penumbuhan wirausaha di daerah tertinggal, perbatasan, terluar dan pascabencana, hingga penumbuhan wirausaha yang bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya termasuk melalui dana dekonsentrasi.
“Sampai triwulan III tahun 2022, Ditjen IKMA telah melatih sebanyak 17.763 WUB, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 8.019 WUB. Selain itu, Ditjen IKMA memfasilitasi 6.235 WUB untuk mendapatkan legalitas usaha, atau meningkat dari tahun 2021 sebanyak 5.330 WUB,” ujar Reni.
Selain itu, lanjut Reni, Ditjen IKMA juga telah menggelar program Santripreneur untuk melatih wirausaha baru di 13 pondok pesantren, dengan peserta binaan sebanyak 670 santri. Sehingga total santri yang dilatih sejak tahun 2013 hingga saat ini sebanyak 10.914 santri dari 102 pondok pesantren.
“Dalam program tersebut, kami memberikan bimbingan teknis serta fasilitasi mesin atau peralatan produksi. Fasilitasi Ditjen IKMA ini diharakan dapat mendorong wirausaha IKM di lingkungan pondok pesantren dalam upaya menciptakan lapangan kerja baru dan turut mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Reni menambahkan, Ditjen IKMA juga fokus mendorong wirausaha yang telah menjalankan bisnisnya agar terus tumbuh dan berkembang melalui program akselerasi bisnis teknologi. Hal ini sejalan dengan program Making Indonesia 4.0 melalui penumbuhan dan pengembangan IKM startup berbasis teknologi, yaitu wirausaha (enterpreneurship) yang mengedepankan inovasi produk dan pemanfaatan teknologi dalam proses bisnisnya.
Hingga Desember 2022, Ditjen IKMA telah menumbuhkan IKM startup berbasis teknologi melalui program Indonesia Food Innovation (IFI), Startup4Industry, Bali Creative Industry Center (BCIC) dengan program Creative Business Incubator (CBI), serta Inkubator Bisnis Teknologi Alas Kaki yang dilaksanakan oleh Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di Sidoarjo. “Tercatat sebanyak 88 IKM startup tumbuh di tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2021 hanya 54 IKM startup,” imbuhnya.
Adapun IKM yang bersinar di program Startup4Industry karena dapat memenuhi kebutuhan IKM dalam mengintegrasikan mesin, seperti memodifikasi mesin produksi manual menjadi otomatis, sehingga mampu menciptakan produk baru dengan lebih efisien dan nilai tambah yang lebih tinggi.
“Semakin banyak IKM yang mengaplikasikan teknologi dalam proses produksinya, tentu akan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensinya, sehingga meningkatkan pendapatan dan perekonomian,” tutur Reni.
“Ditjen IKMA juga konsisten membantu para pelaku IKM atau startup alas kaki dan produk kulit untuk mengembangkan usahanya dengan memfasilitasi mereka di bidang manajemen dan kompetensi teknis. Sehingga mereka juga dapat lebih mandiri dan menjadi sustainable entrepeneur,” imbuh Reni. (OL-6)
