PEMERINTAH diminta menunda pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL). Permintaan itu dilandasi pertimbangan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum memiliki kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana untuk menopang pelaksanaan Zero ODOL tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Sudewo, menilai pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023. Hal itu terlihat dari masih banyaknya keberatan dari para pihak terkait (stakeholder) yang merasa belum siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
"Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei yang mendetail terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, mengutarakan Kemenhub sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL. Kemenhub juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah, belum memperhitungkan kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL. "Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus,” ungkapnya.
Sudewo juga menilai pemerintah belum mempertimbangkan akan terjadinya kenaikan barang akibat kebijakan Zero ODOL yang diterapkan. Padahal, kenaikan harga secara otomatis akan berkontribusi pada angka inflasi.
“Jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya,” katanya.
Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin, Binoni Tio A. Napitupulu, mengungkapkan kebijakan itu dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.
"Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” terangnya.
Menurutnya, sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan Zero ODOL. Namun, ketika industri sudah melakukan perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi covid-19 yang memukul industri secara luar biasa.
“Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal 2020 lalu,” lanjutnya.
Binoni berharap penerapan Zero ODOL dapat diimplementasikan secara serentak dengan pemilihan target sektor secara bertahap.
“Kami mendukung penerapannya, namun akan perlu dilakukan pemilihan dari sektor, dan sektor itu dilakukan secara bertahap,“ sambungnya.
Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rachmat Hidayat menyampaikan perlu adanya penyelesaian permasalahan Zero ODOL secara komprehensif dan berkesinambungan. Menurutnya, penerapan Zero ODOL di tahun 2023 itu sangat berat untuk dilakukan. “Karenanya kebijakan ini kalau bisa ditunda pelaksanaannya di 2023 nanti. Namun, dalam meminta penundaan itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Kami akan melakukan pengaturan kendaraan, kemudian memodifikasi kendaraan kita agar bisa menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan daya angkutnya dan sebagainya sesuai aturan,” terangnya.
Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN) Vallery Gabrielia Mahodim meminta agar pelaksanaan Zero ODOL ditunda.
“Aturan terkait dengan ODOL ini membuat dapur kami ini kacau. Kebutuhan keluarga pun akan tidak terpenuhi. Dari dulu kami sudah sering duduk bersama seperti ini, entah itu secara offline maupun online. Tetapi endingnya adalah hanya angin surga lagi dan bola panas yang sampai sekarang belum ada titik temu. Karena itu, kami dari para sopir truk meminta agar bisa duduk bersama dengan 5 instansi, di mana itu adalah bagian dari Kemenhub dan Polri,” pungkasnya. (OL-8)
