PROVINSI Sulawesi Selatan, untuk tahun anggaran 2023, kecipratan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp52,77 triliun.
Dari nilai tersebut, Rp23,11 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga vertikal. Dan Rp29,66 triliun dari TKD, untuk 24 instansi kabupaten/kota, juga Pemprov Sulsel.
Rp29,6 triliun untuk pemerintah daerah terdiri beberapa komponen. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 948,64 Miliar (3,20%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 18,42 Triliun (62,10%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 2,45 Triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 5,63 Triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 218,64 Miliar (0,74%), serta Dana Desa sebesar Rp1, 99 Triliun (6,71%).
Penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual disampaikan Presiden Joko Widodo secara virtual, Kamis (1/2). Dia menyampaikan, APBN Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut tahun depan.
“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ujar presiden dalam keterangan resminya.
APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, ujar Presiden, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal.
Baca juga: Tren Konsumen Inginkan Pengalaman Perjalanan Lebih Personal
Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. “Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” terang Jokowi.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman pun mengatakan, sesuai arahan presiden, yang meminta seluruh pemerintah daerah memperhatikan dan mengikuti secara detail belanja daerah, serta mempercepat realisasi belanja APBD.
"TKD harus dimanfaatkan dengan baik. Terutama dalam pengendalian inflasi serta merealisasikan belanja produk dalam negeri. Paling utama diminta oleh bapak presiden adalah pengendalian inflasi daerah. Termasuk memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya UMKM. Kita harap alokasi anggaran tersebut dapat segera terealisasi untuk dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat banyak,” urai Sudirman. (OL-4)
