PEMERINTAH memastikan bahwa pelaksanaan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan disesuaikan dengan prioritas yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia.
Berbagai komitmen di sektor transisi energi, ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi digital, keuangan, hingga infrastruktur, bakal menjadi sektor terdepan yang diupayakan terimplementasi.
"Bidang yang akan menjadi prioritas akan disesuaikan dengan prioritas Presidensi G-20 Indonesia 2022," ujar Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat dihubungi, Selasa (29/11).
Baca juga: Hadiri Syukuran Panitia Nasional G20, Presiden: Terima Kasih
"Rinciannya, yaitu transisi energi, ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi digital dan pastinya keuangan yang terkait dengan kebutuhan pembiayaan. Lalu, Infrastruktur yang juga menjadi komitmen di KTT G20," imbuhnya.
Adapun berbagai skema komitmen yang telah ada dan akan diimplementasikan ialah Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), dengan dana kemitraan sebesar US$600 miliar selama 5 tahun ke depan.
Kemudian, Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan komitmen investasi sebesar US$20 miliar. Berikut, Asia Zero Emission Community (AZEC) yang melanjutkan kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM).
Selain itu, terdapat Pandemic Fund dengan dana kelolaan sejauh ini sebesar US$1,5 miliar. Lalu, komitmen dukungan pemulihan negara rentan melalui Special Drawing Right (SDR) sebesar US$81,6 miliar.
Baca juga: 25 Rekomendasi Kebijakan B20 untuk KTT G20
"Semua bentuk kesepakatan, komitmen dan kerja sama yang sudah disepakati, memerlukan proses koordinasi, monitoring dan pengawasan. Untuk memastikan tindak lanjut dari setiap program," pungkas Susiwijono.
"Diperlukan semacam Gugus Tugas yang akan melaksanakan tugas-tugas, memastikan tindak lanjut hasil KTT G-20 dapat terwujud," sambungnya.
Pembentukan Gugus Tugas merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Langkah ini dinilai perlu untuk memastikan beragam komitmen yang diterima Indonesia dalam forum G20 beberapa waktu lalu.(OL-11)
