29 November 2022, 15:13 WIB

Presiden Terus Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri


Andhika Prasetyo |

Presiden Joko Widodo terus mendorong jajaran menteri, kepala lembaga dan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan penggunaan dan belanja produk-produk dalam negeri.

Upaya tersebut harus dilakukan untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang masih terus berlangsung.

"Dengan membeli produk-produk dalam negeri, kita dapat membuka lapangan kerja dan menghidupkan industri-industri kecil di dalam negeri. Dengan begitu perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Inpres 2 Tahun 2022, Selasa (29/11).

Hingga saat ini, berdasarkan laporan yang diterima Presiden, penggunaan produk dalam negeri di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah mencapai Rp547 triliun atau 44,9% dari total keseluruhan anggaran belanja yang disiapkan.

Angka tersebut, menurut Jokowi, sudah baik mengingat ia hanya memberi target 40% untuk sepanjang tahun ini.

"Ini sebuah capaian yang bagus, yang menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah meningkat, lebih dari 40%. Tahun depan belanja produk dalam negeri harus lebih tinggi lagi," ucap mantan wali kota Surakarta itu.

Ia menambahkan, untuk bisa terus konsisten meningkatkan belanja produk lokal, ada beberapa hal yang wajib dilakukan.

Pertama adalah memperbaiki ekosistem usaha secara besar-besaran dari hulu sampai hilir.

Kementerian/lembaga terkait bersama seluruh pemerintah daerah harus mendorong lebih banyak pelaku usaha memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk yang dihasilkan.

"Pengurusan sertifikasi ini juga harus dipermudah. Apa lagi untuk produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Jangan sampai menyulitkan dan memperberat," tegasnya.

Kedua, mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penyerapan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil dan koperasi.

Produk-produk yang mereka hasilkan sebisa mungkin harus masuk ke platform digital atau katalog elektronik di daerah masing-masing.

Ketiga, memperkuat riset untuk menghasilkan barang-barang substitusi impor

"Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor," pungkas mantan Wali Kota Solo itu. (OL-8)

BERITA TERKAIT