Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proyek infrastruktur terus berjalan meski ada kebijakan penyesuaian harga atau eskalasi kontrak proyek infrastruktur yang berjalan pada tahun anggaran 2022.
Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), diperkirakan nilai proyek infrastruktur naik rata-rata sekitar 7-8%. Nantinya ada opsi penundaan pembayaran proyek atau utang ke kontraktor.
Persetujuan eskalasi ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-940/MK/2022 tentang usulan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penyesuaian harga (eskalasi) pada kontrak pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2022.
"Eskalasi sudah dibenarkan, sudah ada legalnya. Jangan sampai kita putus kontraknya hanya gara-gara keragu-raguan eskalasi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (23/11).
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah memproses pengajuan eskalasi tersebut dengan mengeluarkan surat edaran penetapan eskalasi kontrak proyek infrastruktur pemerintah yang telah berjalan.
Para kontraktor diminta tidak perlu khawatir untuk menyelesaikan kontrak proyek infrastruktur yang sudah dimenangkan dalam tender. Pembayaran utang akan diselesaikan di tahun depan atau sesuai perjanjian dengan kontraktor.
"Kita eskalasi, makanya ada cut off (pemotongan) sejak kapan di eskalasi. Mungkin pada saat BBM naik, sejak Juli," cetus Basuki.
Hingga Juli 2022, PUPR Telah menyelesaikan 33 proyek infrastruktur yang dikerjakan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan.
Dari keterangan resmi PUPR, untuk ruas jalan tol misalnya, yang beroperasi dari 2020 hingga Agustus 2022 sepanjang 453,12 kilometer (km). Untuk tahun ini saja, ditargetkan 19 ruas jalan tol beroperasi sepanjang 283,15 km.
Sedangkan, ruas jalan tol yang direncanakan terbangun atau beroperasi pada September 2022 hingga 2024 sepanjang 1.014 km. Ditargetkan capaian pembangunan jalan tol dari 2020-2024 sepanjang 1.450 km. (OL-8)
