23 November 2022, 17:17 WIB

Menteri PUPR Pastikan 90% Pengadaan Material Infrastruktur dari TKDN


Insi Nantika Jelita |

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pengadaan material dalam pembangunan infrastruktur mencapai 90%.

Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo soal larangan impor komponen konstruksi. Ini disampaikan Basuki saat pembukaan Infrastructure Connect 2022 yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

Pemerintah dikatakannya menargetkan pembelian produk dalam negeri yang berasal dari UMKM sebesar Rp400 triliun. Pada tahun ini, penggunaan komponen produk dalam negeri di PUPR ditargetkan mencapai Rp80,48 triliun.

Baca juga: PUPR Siapkan Mitigasi Bencana Kawasan IKN Nusantara

"Sekitar 80-90% (pengadaan barang konstruksi) dengan TKDN. Pembangunan infrastruktur ini harus mandiri dengan menggunakan produk dalam negeri. Ini sesuai perintah Bapak Presiden yang melarang impor," tutur Basuki, Rabu (23/11).

Menurutnya, pengadaan barang konstruksi yang besar akan dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Basuki pun meminta kontraktor agar konsisten menggunakan produk dalam negeri, seperti pemakaian aspal.

"Untuk keperluan IKN dan pembangunan lain, kita akan pakai aspal dari Buton. Ini juga perintah Presiden untuk memanfaatkan semaksimal mungkin TKDN. Kami sudah bicara dengan Asosiasi Pengembang Aspal Buton dan Pemda Buton," imbuhnya.

Basuki juga memperingatkan bahwa ada sanksi tegas, jika jajarannya masih masif menggunakan barang dan produksi dari luar negeri. "Kalau ada anak buah saya enggak mau beli (produk dalam negeri), saya ganti dia," pungkas Basuki.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Masif Majukan Perekonomian Bangsa

"Jadi kita sebagai bagian kontruksi, harus bisa menunjukkan bahwa kita punya nilai-nilai perjuangan dalam pembangunan konstruksi," sambungnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menegaskan pihaknya terus fokus menguatkan kolaborasi antara pengusaha jasa kontruksi dan pemerintah. Kadin juga berkomitmen mendorong perkembangan TKDN dalam sektor jasa infrastruktur. Khususnya, pada sektor transportasi, air, hingga bangunan.

"Untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur mandiri yang berkelanjutan, TKDN tidak bisa sendiri. Aspek lain yang perlu ditingkatkan jasa konstruksi adalah peningkatan kualitaa sumber daya manusia," kata Arsjad.(OL-11)
 

BERITA TERKAIT