MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia akan memproduksi tiga juta mobil listrik hingga 10 tahun ke depan.
Hal ini sebagai keseriusan pemerintah dalam mengejar target netralitas karbon pada 2060. Untuk memasok jutaan kendaraan listrik itu, pemerintah menyiapkan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berada di Kalimantan Utara (Kaltara).
Nantinya, kawasan itu akan memproduksi beragam produk industri bernilai tambah tinggi. Seperti, semikonduktor, electronic alumina, petrokimia dan menghasilkan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebesar 265 gigawatt jam (GWh).
Baca juga: Pemerintah Komitmen Terapkan Green Energi Melalui Kendaraan Listrik di KTT G20
"Kami percaya kawasan industri di Kaltara bisa mulai produksi di 2024. Dengan adanya new energy battery 265 GWh, kami dapat memproduksi sekitar tiga juta mobil listrik hingga 10 tahun ke depan," tutur Luhut, Jumat (11/11).
Secara total, kawasan yang dikenal Green Industrial Park tersebut membutuhkan investasi jumbo sebesar US$132 miliar atau sekitar Rp2.045 triliun. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak kerja sama investasi untuk membangun magnet baru industri hijau baru itu.
Indonesia dikatakannya memiliki cadangan nikel terbesar dunia dengan 72 juta ton, atau mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia (data 2020). Nikel sangat dibutuhkan, karena sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.
Untuk memproduksi baterai mobil listrik, pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan terkemuka. Seperti, LG Energy Solution dan Contemporary Amperex Technology Co (CATL). Pemerintah juga membuka proses pembangunan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi tahap kedua di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah.
Baca juga: Kawal KTT G20, TNI Gelar Pasukan dan Kirim Mobil Listrik
Dalam hal ini, LG akan membangun pabrik baterai seluas 275 hektare (ha) dari 1.000 ha yang tersedia di Kawasan Industri Batang. "Kita dapat memproduksi baterai lithium sendiri lewat kerja sama dengan CATL dan juga LG. Kita akan terus genjot untuk kendaraan listrik ini," imbuh Luhut.
Transisi energi menjadi salah satu isu prioritas dalam Presidensi G20. Sebagai tuan rumah G20 tahun ini, Indonesia menyediakan platform bagi para pemimpin dunia untuk mendorong tindakan kolektif dalan kemajuan transisi energi.
"80% masalah polusi dan energi itu berasal dari 20 negara atau G20. Kita berkomitmen untuk memastikan bahwa inklusif dalam pemulihan bersama dan tidak meninggalkan siapa pun," pungkasnya.(OL-11)
