KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial bipartit. Tujuannya, menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian.
Kemnaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution. “Mari sikapi isu PHK secara berimbang. Terus kedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir," ujar Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro dalam keterangannya, Rabu (2/11).
"Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di provinsi/kabupaten/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik,” imbuhnya.
Baca juga: Permintaan dari Tiongkok dan AS Turun, Industri Garmen Goyang
Pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan PHK di Indonesia. Diketahui, telah terjadi PHK di beberapa sektor, meskipun semua pihak berupaya menghindari PHK dari masalah hubungan industrial.
“Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor. Seperti, garmen, tekstil dan alas kaki,” pungkas Putri.
Baca juga: Labor Institute Indonesia Perkirakan PHK Masif Hingga Akhir 2022
Menurut Putri, sejumlah penyebab PHK mencakup dampak pandemi covid-19, transformasi bisnis di era digitalisasi, hingga geopolitik global. Kondisi tersebut berdampak pada pelamahan daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.
Untuk mencegah meluasnya gelombang PHK dan perselisihan hubungan industrial, Kemnaker terus melakukan sejumlah upaya. Seperti, mendorong dialog bipartit antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat pekerja/serikat buruh.
Khususnya, pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan industri berbasis platform digital. “Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat perusahaan, yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial," terangnya.(OL-11)
