UNTUK meningkatkan produktivitas kedelai Indonesia caranya adalah membuat petani nyaman dalam bekerja, salah satunya dengan adanya kepastian harga kedelai.
"Artinya, petani tidak boleh rugi. Pada saat fluktuasi harga kedelai naik dan turun, petani jangan sampai masuk ke pertarungan harga turun maupun naik," ungkap pegiat pertanian Ayep Zaki, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/9).
Pernyataan Ayep tersebut menanggapi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap masa depan kedelai Indonesia. Presiden mendorong BUMN melalui Perum Bulog agar ikut memproduksi kedelai hingga mencanangkan total satu juta lahan kedelai dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem ini sangat mengapresiasi cita-cita Presiden Jokowi untuk meningkatkan tata kelola dan produktivitas kedelai Indonesia. Ayep yang sudah puluhan tahun berkecimpung membangun budi daya pertanian di berbagai wilayah Indonesia, berharap pendapatan petani sebisa mungkin tidak terganggu bila terjadi fluktuasi harga di pasaran. Petani bisa fokus menggenjot produksi kedelai dengan standar harga melalui skema harga pokok produksi (HPP) pertanian yang pasti.
"Ini menjadi satu standar sehingga (petani) dapat mendapatkan pendapatan juga yang standar karena harga pokoknya standar, harga jualnya standar. Ini yang sangat diharapkan petani," tegas anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.
Kondisi tersebut diyakini Ayep dapat diwujudkan dengan adanya kehadiran pemerintah dan instansi terkait, dengan membidani lahirnya aturan-aturan maupun perlindungan terhadap kepastian produksi hingga jaminan pembeli dari hasil produksinya. Standardisasi harga pokok dan kepastian pasar sebagai salah satu perhatian terhadap hajat hidup para petani.
"Jangan sampai kita mendengar atau melihat masih ada petani yang akhirnya justru rugi karena ketidakjelasan standardisasi harga," jelas Ayep seraya menambahkan selain menggenjot produktivitas kedelai, juga harus mendorong peningkatan kualitas produksinya.
Ketua Dewan Pakar NasDem Kabupaten Sukabumi itu juga melihat pupuk dan bibit unggul menjadi kunci utama suksesnya budi daya kedelai di Indonesia. Terkait subsidi yang digelontorkan pemerintah, Ayep melihat dirinya justru lebih setuju apabila bantuan tersebut dapat disampaikan langsung ke para petani melalui kelompok-kelompok tani di masyarakat agar merata.
Pasalnya menurut Ayep, harga pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi mengalami disparitas terlalu tinggi. Hal itu dinilai memberatkan pemerintah dan akan membuat standar HPPnya tidak bisa disatukan, antara hasil produksi dengan pupuk subsidi dan hasil produksi dengan pupuk non subsidi.
Pendiri Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) itu juga sedang menggarap budi daya kedelai dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya bersama Partai NasDem di berbagai wilayah Indonesia. Ia juga mengingatkan pemerintah agar membangun komunikasi dan kesempatan kepada seluruh elemen anak bangsa yang memiliki konsentrasi dan kemampuan dalam budi daya pertanian.
"Manakala ada profesional dari swasta kemudian anak bangsa Indonesia yang memang mampu, ini perlu dilibatkan, didukung pemerintah," pungkas Ayep. (RO/O-2)
