MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Sehingga, beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin membengkak.
"Kita akan menghadapi tekanan nilai tukar rupiah, deviasi harga minyak dan volume yang meningkat. Saya sampaikan ke Pertamina untuk mengendalikan (konsumsi Pertalite), agar APBN tidak mengalami tekanan tambahan. Subsidi energi sudah mencapai Rp502 triliun," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (11/8).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan bahwa hal yang paling mengkhawatirkan bukan terkait besaran dana subsidi yang digelontorkan. Namun, volume komoditas BBM yang telah mendekati kuota penyediaan pada tahun ini.
Baca juga: Aturan BBM Subsidi Direvisi, BPH Migas: Agar Tepat Sasaran
Padahal tahun berjalan baru terhitung memasuki bulan kedelapan. "Yang perlu kita waspadai adalah volume. Memang volume konsumsi ini sudah di sekitar angka yang kita asumsikan semula, yaitu 15,1 juta kilo liter untuk solar dan 23,1 juta kilo liter untuk pertalite," jelas Isa.
Senada dengan Menkeu, Isa juga mendorong Badan Pengatur Hilir Migas dan Pertamina untuk mengambil langkah tertentu untuk mengendalikan konsumsi Pertalite. Pihaknya juga meminta kedua lembaga tersebut untuk mencari cara khusus.
Baca juga: Erick Sebut Restrukturisasi Garuda Berjalan On The Track
"Kita sudah terus meminta kepada BPH Migas, hilir migas, maupun Pertamina, untuk kebijakan yang bisa mengendalikan konsumsi Pertalite," imbuhnya.
Berdasarkan data Pertamina, BBM jenis Pertalite sudah disalurkan hingga 16,8 juta kilo liter hingga Juli 2022. Adapun kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23,1 juta kilo liter. Dus, sisa BBM bersubsidi jenis Pertalite tersisa 6,2 juta kilo liter untuk memenuhi kebutuhan empat bulan ke depan.
Sedangkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan hingga akhir tahun dibutuhkan BBM jenis Pertalite sebanyak 28 juta kilo liter. Dengan asumsi itu, anggaran subsidi energi, utamanya BBM, diperkirakan naik.(OL-11)
