MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah daerah untuk melakukan belanja produktif guna memutar perekonomian di wilayahnya. Sebab, belanja pemda terpantau masih rendah sementara dana di perbankan cukup tinggi.
"Kita berharap bahwa transfer dana pemerintah pusat ke daerah diharapkan untuk segera bisa memutar perekonomian di daerah," ujarnya dalam konferensi pers APBN secara daring, Kamis (11/8).
Dana pemda di perbankan per Juli 2022 tercatat sebesar Rp212,4 triliun. Nilai itu sedianya memang lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp220,9 triliun.
Akan tetapi, kata Sri Mulyani, sejak Mei 2022 dana pemda di perbankan tercatat berada di atas Rp200 triliun. Jumlah itu dinilai terlalu besar. "Ini tiga bulan berturut-turut dana dari pemda di perbankan berada di atas Rp200 triliun. pada Mei Rp200,75 triliun. Ini masih tinggi," tegasnya.
DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling tinggi menempatkan dana di perbankan. Pada Juli 2022, Ibu Kota Negara itu tercatat memiliki dana sebesar Rp7,33 triliun.
"Kita harapkan segera bisa digunakan. Karena tinggal lima bulan ke depan di dalam bisa menggunakan dana yang terutama berasal dari transfer pemerintah pusat untuk membantu rakyat kita memulihkan sosial ekonominya," kata Sri Mulyani.
Padahal di periode yang sama, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menujukan performa yang cukup baik. Pasalnya pendapatan asli daerah mencatatkan peningkatan.
Dari sisi pajak, misalnya, pajak hiburan tercatat naik 111%, pajak hotel naik 75%, pajak restoran naik 44%, bahkan kinerja parkir menunjukan pertumbuhan 36,9%. Hal itu, kata Sri Mulyani, mengindikasikan pemulihan ekonomi daerah melalui aktivitas konsumsi masyarakat.
Sedangkan dari sisi retribusi, lanjut perempuan yang disapa Ani itu, menunjukkan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Retribusi pelayanan kesehatan, misalnya, melonjak 160% pendapatannya. Lalu retribusi rekreasi olahraga juga menunjukan pertumbuhan hingga 136%.
"Ini bagus, karena kita berharap bahwa scaring effect dari pandemi tidak lama dan dalam. Ini berarti juga akan menciptakan kesempatan kerja baru," imbuh Ani.
"Namun realisasi belanja anggaran untuk APBD masih perlu untuk juga ditingkatkan, kita lihat mengalami kontraksi 6,6%, sampai dengan juli 2022, belanja daerah mencapai Rp432,1 triliun dari pagu belanja Rp1.188 triliun. Ini berarti daerah baru belanja 36,4%," pungkasnya. (OL-8)
