05 August 2022, 15:56 WIB

Mengapa Realisasi Dana PEN Bisa Selisih Rp146,69 Triliun, Ini Sebabnya


Selamat Saragih |

MENJADI pertanyaan publik apa sebab dan kenapa realisasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkesan tidak dikelola dengan baik alias carut marut. Hal itu terungkap atas hasil temuan BPK RI dengan adanya selisih anggaran Rp146,69 triliun yang belum terlaporkan sampai saat ini. Selisih angka ini diketahui atas temuan BPK pada LHP LKPP Pemerintah tahun 2021 menjadi sorotan publik.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan, Komite PC-PEN gagal dalam pengelolaan dana PEN karena Menteri Kabinet sudah mulai sibuk kampanye untuk program politik tahun 2024.

"Komite PC-PEN gatot (gagal total) kelola dana PEN sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional. Hal itu bisa.terjadi karena menterinya sudah sibuk kampanye 2024," kata Rocky Gerung dalam diskusi publik yang diselenggarakan DPP KNPI bertajuk "Dana PEN: antara pemulihan ekonomi dan jerat korupsi pejabat publik" di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (4/8) malam.

Menurut Rocky Gerung, para menteri kabinet Jokowi secara etika bernegara itu hancur. Sebab tidak ada transparansi dalam pelaporan dana PEN.

"Gejala ini kita baca sebagai langkah yang disembunyikan, ibarat raja proyek odong-odong. Jadi odong-odong itu tempatnya para emak-emak lebih memilih tempat yang murah untuk anaknya", kata Rocky Gerung.

Dia melihat fenomena masyarakat seperti Citayam Fashion Week sebagai kemarahan publik atas jerat kemiskinan.

"Fenomena Citayam Fashion Week yang tidak mampu mengekspresikan diri, sehingga ia mendatangi SCBD untuk bisa mencari fans dan banyak yang mengolok-oloknya. Padahal jika dana PEN benar digunakan untuk program-program kerakyatan, pasti remaja ini pentas di New York," kata Rocky Gerung berkelakar.

Rocky menambahkan, KNPI harus baca fenomena ini sebagai "public of cry" atau kemarahan publik.

"Penilaian saya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang membuat kita makin lama makin tidak punya harapan dan banyak ilusi strategis yang harus dibiayai seperti IKN", kata Rocky.

Karena itu, Rocky meminta KNPI sebagai anak muda harus eksis dalam pemberantasan KKN di Indonesia.

"Saya yakin anak muda dapat menjadi upaya mengangkat harapan masa depan bangsa," kata Rocky.

Sementara itu, Ananta Hagabean, wasekjen bidang Ekonomi DPP KNPI yang juga dosen Vokasi Universitas Indonesia sepakat terdapat banyaknya catatan realisasi dana PEN.

“Tidak banyak pihak yang memberikan perhatian terhadap kebijakan PEN. Padahal anggaran yang digelontorkan sangat besar Dari tahun 2020 – 2022, apalagi BPK sebut dana PEN Rp146,69 triliun yang tidak diumumkan Kemenkeu", kata Ananta.

Dia pun melihat fenomena banyaknya pejabat terjerat kasus korupsi dana PEN.

"Kita lihat terdapat fenomena korupsi pejabat publik dalam memanfaatkan penggunaan dana PEN, lalu ada juga program dana PEN yang tidak tepat sasaran dengan terindikasi digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara,” kata Ananta.

Melihat fenomena tersebut, Ananta memberikan beberapa rekomendasi dalam pengelolaan dana PEN.

“KNPI berharap adanya transparansi pengelolaan dana PEN dengan adanya rincian rencana, penggunaan, pertanggungjawaban, dan evaluasinya untuk dipublikasikan jangan ada bohong di antara kita," kata Ananta.

Ke depan Ananta berharap aparat penegak hukum lebih ketat dalam pengawasan dana PEN dan pelibatan peran pemuda.  "Perketat pengawasan dana PEN oleh BPKP, BPK, APIP. Bahkan penegak hukum lainnya serta libatkan peran sentral pemuda dalam pengawasan realisasi di lapangan,” harap Ananta. (OL-13)

Baca Juga: Realisasi PEN 2021 Capai Rp134,07 Triliun

BERITA TERKAIT