PRESIDEN Joko Widodo mengatakan Indonesia tengah mempersiapkan fondasi untuk bersaing dengan negara lain. Di tengah upaya pemulihan ekonomi, Indonesia, ujar Jokowi, saat ini berada pada peringkat ke-15 menurut besaran Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Pada 2030, PDB Indonesia diharapkan melesat pada posisi ke-7 dan pada 2045 berada pada posisi ke-4 dunia. Adapun yang disiapkan pemerintah yakni menggenjot fiskal untuk penciptaan lapangan pekerjaan, melakukan hilirisasi
“Kalau kita konsisten berani melakukan hilirisasi. Kalau pertumbuhan ekonomi baik, Gross Domestic Product (PDB) baik perkiraan kita sudah 3 kali dari yang sekarang. Dari US$1,2 triliun menjadi di atas US$3 triliun,” ujar presiden saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), di Sentul Convention Center, Jawa Barat, Jumat (5/8).
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Staf TNI AD (KASAD) Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) TNI Doni Munardo.
Jokowi menjelaskan persaingan antarnegara bukan negara besar mengalahkan negara kecil atau negara kaya mengalahkan negara miskin. Melainkan, negara cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan fondasi untuk peningkatan ekonomi.
Ia merinci, fondasi pertama adalah pembangunan infrastruktur. Dalam 7 tahun terakhir, Jokowi menyebut ada penambahan sepanjang 2042 kilometer untuk jalan tol, 5500 jalan non-tol, 16 bandara baru, 38 bendungan baru, pembangunan 1,1 juta hektare irigasi.
“Mungkin baru akan terasa dampaknya lima atau 10 tahun yang akan datang, tidak bisa instan dirasakan sekarang. Begitu berkompetisi dengan negara lain, kalau infrastruktur kita baik, akan kelihatan kita bisa bersaing,” papar Jokowi.
Baca juga: BPS: Tiga Besar Penyumbang PDB Nasional, Pertanian Berkontribusi 12,98%
Fondasi kedua yakni hilirisasi dan industrialisasi yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dalam negeri. Pemerintah, terang Jokowi, baru berani mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor bahan baku belakangan ini. Penghentian ekspor bahan baku, ujarnya, dimulai dari nikel, disusul nantinya tembaga dan bauksit.
“Batu bara langsung keruk kirim bahan mentah, tembaga keruk (oleh Freeport), nikel kirim bahan mentah. Bertahun-tahun kita lupa menyiapkan industrialisasinya,” tegas Jokowi
Ia mencontohkan, pada industri nikel, Indonesia melakukan ekspor pada 2014 dengan nilai sebesar US$1,1 juta dollar atau Rp15 triliun per tahun. Setelah dihentikan ekspor bahan mentah nikel pada 2017 dan melakukan hilirasi nilainya meningkat pada 2021 melebihi Rp300 triliun.
“Tapi kita digugat di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) oleh Uni Eropa, saya sampaikan silakan digugat akan saya hadapi. Sampai sekarang gugatan itu belum selesai,” ucap Jokowi.
Uni Eropa, terangnya, khawatir industri bajanya terancam setelah Indonesia berhenti mengekspor bahan mentah nikel. Melalui hilirisasi dari bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi, Jokowi meyakini akan semakin banyak tenaga kerja terserap. Salah satu upaya hilirisasi nikel dan tembaga yang tengah dikerjakan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan swasta.
“Kalau belum siap teknologinya pakai partner asing untuk transfer teknologi. Enggak apa-apa, kenapa kita harus alergi? Yang penting industrinya ada di dalam negeri,” cetus Jokowi.
Selain itu, ia menaambahkan pemerintah tengah membangun smelter di Gresik, Jawa Timur, untuk pengolahan bijih tembaga dari PT. Freeport yang saat ini 51% sahamnya sudah milik Indonesia. Terakhir, presiden menyampaikan fondasi lain yang tengah disiapkan adalah digitalisasi. Tujuannya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berani masuk dalam platform digital mempromosikan produk mereka.
“Ada 65,4 juta UMKM itu memberikan kontribusi pada PDB sebesar 61%. Ini akan menjadi fondasi kuat ekonomi Indonesia. UMKM bukan yang gede-gede,” tukasnya.(OL-5)
