05 August 2022, 10:18 WIB

Nilai Tukar Petani Turun, Harga BTS Masih Rendah


 Insi Nantika Jelita |

BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2022 sebesar 104,25 atau turun 1,61% dibanding NTP bulan sebelumnya.

Penurunan NTP tersebut dikarenakan Indeks Harga yang diterima petani (lt) turun sebesar 1,04%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (lb) mengalami kenaikan sebesar 0,58%.

Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Mujahid Widian menyebut, selaras dengan tersebut, di beberapa wilayah harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit masih rendah.

"Mengacu BPS, Riau menjadi provinsi dengan tingkat penurunan NTP terbesar. Laporan SPI di Kabupaten Kuantan Singigi dan Kampar, harga TBS bervariasi sekitar Rp1.025 sampai Rp1.475 per kg," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/8).

Ia menambahkan, di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Asahan, harga TBS di tingkat petani juga masih rendah di kisaran Rp1.100 – Rp1.500/kg.

Mujahid mengatakan, secara umum penurunan NTP nasional tersebut dipengaruhi turunnya NTP sektor perkebunan yang selama ini menjadi penopang utama NTP nasional.

Baca juga: Begini Strategi Mendag untuk Dongkrak Harga TBS Sawit

Pada Juli lalu, indeks harga yang diterima oleh petani mengalami penurunan sebesar 6,06%, sementara indeks harga yang dibayar petani justru naik sebesar 0,61% yang terbagi ke kebutuhan konsumsi (0,69%) dan biaya penambahan barang dan modal 0,36%.

“Kendati sempat naik di Juni, tapi secara keseluruhan kita lihat tren NTP perkebunan terus turun," ucapnya.

Mujahid melanjutkan, tren penurunan NTP nasional harus diantisipasi agar tidak terus bergulir.

Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan kenaikan biaya yang dikeluarkan oleh petani sebagai indikator kebijakan ke depannya.

“Indikator yang dilihat, yakni kenaikan biaya konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi yang dikeluarkan petani," jelasnya.

Untuk biaya konsumsi rumah tangga, laporan BPS juga mencatat kenaikan inflasi Juli 2022 disumbang oleh kelompok makanan dan minuman.

Presiden Joko Widodo baru-baru ini bahkan menyinggung perihal ancaman krisis multidimensi, di mana krisis pangan menjadi salah satunya. Hal ini tentunya perlu diantisipasi dengan cermat”.

Sementara untuk kenaikan biaya produksi, laporan anggota SPI di berbagai wilayah menyebut pupuk menjadi faktor utama.

"Petani dihadapkan pada posisi kesulitan akses untuk pupuk subsidi, sementara harga pupuk nonsubsidi kini melonjak,” pungkasnya. (Ins/OL-09)

BERITA TERKAIT