MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan pandemi covid-19 yang merupakan krisis berbeda dibandingkan moneter pada 1998 dan finansial pada 2008, memaksa pemerintah untuk berpikir terbuka dan pragmatis.
"Pandemi menciptakan tantangan yang sama sekali berbeda. Sehingga, kami merancang dan meresponsnya dengan berpikiran terbuka dan pragmatis," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam forum G20, Jumat (15/7).
Menurutnya, krisis akibat pandemi sangat berbeda dengan dua krisis lain yang pernah dialami Indonesia. Sebab, inti dari permasalahan bukan dari perusahaan atau perbankan, melainkan aspek kesehatan.
Baca juga: Menkeu: Dunia Semakin Terancam Kerawanan Pangan dan Krisis Energi
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa krisis kesehatan mengancam orang secara langsung, yang pada akhirnya memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Baik di ranah ekonomi, maupun kehidupan sosial.
"Dari sisi fiskal, ketika lockdown, kita langsung tahu bahwa aktivitas ekonomi baru saja turun," imbuh Bendahara Negara.
Pada kondisi ini, Ani mengatakan pemerintah harus mengatasi dari aspek kesehatan, sekaligus membantu masyarakat. Sebab, pendapatan menurun dan roda perekonomian terancam berhenti.
Baca juga: BI: Dalam Sepekan, Modal Asing Keluar dari RI Rp8,56 Triliun
Salah satu konsekuensi utama dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan, yakni defisit APBN yang melebar. Untuk pertama kalinya, setelah lebih dari 15 tahun, Indonesia menerapkan kebijakan fiskal secara hati-hati.
Dalam hal ini, tidak membiarkan defisit lebih dari 3%. Pun, pada akhirnya, pemerintahk karena pandemi covid-19. "Kami membuka batas untuk memungkinkan defisit fiskal lebih dari 3%," papar Ani.
Kementerian Keuangan berdiskusi secara internal dengan Bank Indonesia. Ternyata, Indonesia masih perlu memiliki tindakan kebijakan yang luar biasa. Adapun kebijakan extraordinary tersebut berkaitan upaya pemerintah dalam menopang kredibilitas, ketika batas defisit dibuka.(Ant/OL-11)
