KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menggandeng Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau dikenal JICA (Japan International Cooperation Agency dalam membangun infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, salah satunya soal drainase.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono kembali melakukan pertemuan dengan Chief Representative JICA Takehiro Yasui di Jakarta, Rabu (13/7) kemarin. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas hasil studi konsultan JICA terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
"Kami percaya Anda (JICA) sekalian akan membantu untuk menjamin mutu pembangunan IKN," kata Basuki dalam keterangan yang diterima, Kamis (14/7).
Dalam kesempatan itu, konsultan JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini.
Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.
Baca juga: 11 Negara Asia Ikut Deklarasi Bali, Perkuat Transparansi Pajak
Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan luasan ruang bebas/right-of-way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.
Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV dan terakhir soal jaminan mutu konstruksi.
Basuki mengapresiasi hasil studi tim konsultan JICA ini. Dikatakan bahwa untuk tantangan nomor satu konsultan JICA sangat jeli dalam mengobservasi.
"Kita akan bergantung betul dengan rencana drainase untuk mencegah banjir karena ini sangat penting," ujar Menteri PU-Pera.
Basuki juga berharap kehadiran konsultan JICA ini akan mempermudah pembangunan IKN Nusantara dengan kualitas yang baik.
Chief Representative JICA Takehiro menuturkan, pihaknya akan berusaha optimal dalam menjalankan rencana kerja sama tersebut dalam pembangunan di IKN. (OL-16)
