MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut ada ketimpangan dalam aliran investasi hijau antara negara maju dan negara berkembang.
Hal tersebut disampaikan Bahlil di hadapan delegasi G20 dalam pertemuan kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG)/The Second TIIWG Meeting di Surakarta, Jawa Tengah.
"Saya katakan jujur dalam forum terhormat ini. Ada ketidakadilan dalam aliran investasi antara negara maju dan berkembang dalam investasi di bidang energi hijau. Ini masih sangat timpang," ujar Bahlil, Rabu (6/7).
Baca juga: Side Events B20 Indonesia Bahas Peluang dan Tantangan Ekonomi Transisi Energi
Menurutnya, hanya satu per lima investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. "Dengan kata lain, dua per tiga dari total populasi dunia hanya mendapatkan satu per lima dari total investasi hijau," imbuhnya.
Selain itu, Bahlil juga menyoroti harga jual beli kredit karbon (carbon credit) dari proyek hijau yang bersumber dari negara maju. Hal itu diklaim jauh lebih mahal dibandingkan dari negara berkembang.
Adapun harga karbon negara berkembang senilai US$10, sementara negara maju US$100. Padahal, lanjut dia, dalam berbagai forum internasional, dunia sepakat menurunkan emisi rumah kaca.
Baca juga: Peningkatan Emisi Karbon Kian Mengkhawatirkan
"Tapi apa yang terjadi? Ada ketimpangan harga karbon antara negara maju dan negara berkembang. Itu jauh sekali," pungkas Bahlil.
Pihaknya pun mendorong negara anggota G20 agar mengatur tata kelola harga karbon secara adil. Sehingga, tidak ada ketimpangan yang signifikan dalam aliran investasi hijau.
"Saya tidak ingin ada perlakuan yang tidak adil, sebab persoalan emisi persoalan dunia. Forum ini sudah saatnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, untuk kebaikan dunia," tutupnya.(OL-11)
