30 June 2022, 13:31 WIB

DPR Setujui Materi Pembicaraan Pendahuluan RKP 2023


M. Ilham Ramadhan Avisena |

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui materi kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Materi yang disetujui itu bakal menjadi pedoman pembahasan dalam penyusunan APBN dan RKP 2023.

"Kesepakatan RKP 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2023," ujar Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco saat memimpin Sidang Paripurna DPR ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/6).

Baca juga: Sandiaga Dorong Santri Kuasai Digital Marketing untuk Perluas Pasar

DPR menyetujui pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023 dan RKP 2023 dengan tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. RKP tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yakni pengembalian momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas.

Hal itu akan dicapai denganindikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Lalu, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan.

Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohamad Said menyampaikan, indikator pembangunan 2023 juga diarahkan pada indikator nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). 

Adapun kesepakatan yang dicapai oleh Banggar dan pemerintah pada indikator pembangunan yakni, tingkat pengangguran terbuka 5,3%-6%; tingkat kemiskinan 7,5%-8,5%; indeks gini rasio 0,375-0,378; indeks pembangunan manusia 73,31-73,49; NTP 105-107; dan NTN 107-108.

Muhidin menambahkan, sasaran pembangunan dan arah kebijakan RKP 2023 bakal dijabarkan dalam prioritas nasional yang mencakup tujuh agenda utama. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 

Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 

Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik. (OL-6)

BERITA TERKAIT