13 June 2022, 11:27 WIB

Soal Minyak Goreng, Pemerintah Diminta Tidak Buat Masalah Baru


 Sri Utami |

ANGGOTA Komisi VII DPR Mulyanto, menolak wacana penghapusan minyak goreng (migor) curah yang disampaikan Menteri Kooordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

Pemerintah sebaiknya fokus dalam mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng (migor) curah maupun kemasan.

Dia meminta pemerintah tidak melempar isu baru yang tidak penting dan mendesak, yang bisa jadi menimbulkan masalah baru.

"Terkait masalah migor, sekarang ini semestinya Pemerintah fokus dan menggunakan segenap energinya untuk melaksanakan kebijakan, program dan upaya pengendalian migor. Bukan kebijakan baru yang lain. Jangan juga pindah fokus ke ekspor CPO dan turunannya, pengosongan tangki CPO dan lain-lain," ujarnya, Senin (13/6).

Baca juga: Migor Curah Di Purwokerto Tak Disubsidi Harganya Rp17 ribu/kg

Dia menegaskan sampai saat ini permasalahan harga minyak goreng seperti curah masih langka dan mahal di atas HET masih terjadi.

Persoalan migor sudah berlarut-larut lebih dari 8 bulan dengan berganti berbagai kebijakan.

"Jadi tidak usahlah pemerintah beralih ke fokus lain atau kehilangan fokus. Kalau memang pemerintah sekarang tidak mampu, sampaikan saja ke publik, bahwa persoalan migor diserahkan kepada pemerintahan berikutnya, karena sebagian anggota kabinet juga sudah siap-siap maju ke pilpres," cetusnya

Sejak diambilnya kebijakan penghentian DMO dan diterapkan subsidi migor 16 Maret 2022, pemerintah berhasil mengurangi histeria kelangkaan migor khususnya migor kemasan. Namun anehnya setelahnya terjadi lonjakan harga migor. (Sru/OL-09)

BERITA TERKAIT