24 May 2022, 16:58 WIB

Ekspor CPO Dibuka, Harga TBS Petani Masih Rendah


Fetry Wuryasti | Ekonomi

KEPUTUSAN Presiden (Keppres) Joko Widodo untuk mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) sudah resmi berlaku pada Senin (23/5) kemarin. 

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menjelaskan bahwa harga tandan buah segar (TBS) sawit di beberapa wilayah di Indonesia terpantau masih rendah. Meski ada kenaikan, namun perubahannya masih kecil.

"Di beberapa desa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terjadi kenaikan Rp50 per kg. Ada juga yang harganya tetap. Harga di tingkat petani bervariasi di kisaran Rp1.700-Rp2.000 per kg. Sementara, harga di loading ramp di kisaran Rp2.000-Rp2.200 per kg," ujar Henry, Selasa (24/5).

Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, harga TBS di kisaran Rp1.750 per kg. Sementara, untuk langsung ke pabrik kelapa sawit (PKS) di kisaran Rp1.950 per kg. 

Baca juga: Kejagung Periksa Presdir Alfamart terkait Korupsi Ekspor CPO

Lalu di Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, harga TBS berada di angka Rp2.300 per kg, jika diantarkan langsung ke PKS.

"Kalau di Jambi, harga TBS juga tidak lagi turun. Di Tanjung Jabung Timur, harga TBS tetap Rp1.625 per kg, di Muara Bungo Rp2.200 per kg, dengan kenaikan Rp100 per kg. Begitu juga di Kabupaten Muaro Jambi, Tebo dan Tanjung Barat, kenaikan mulai dari Rp75-Rp250 per kg," imbuh Henry.

Dalam pidatonya yang mengumumkan pencabutan larangan CPO pada 19 Mei, Presiden Jokowi berjanji untuk tetap mengawasi. Serta, memastikan pasokan minyak goreng terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

"Ini tantangan bagi pemerintah bagaimana harga minyak goreng berada dan stabil di harga Rp 14.000. Jika tidak, pada akhirnya rakyat kecil, keluarga petani dan buruh, kembali mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng," pungkasnya.

Baca juga: Presiden Minta Pelanggaran Distribusi Minyak Goreng Diusut Tuntas

Henry melanjutkan, secara spesifik presiden juga menyebutkan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar terus disederhanakan dan dipermudah.

"Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan harga dasar kelapa sawit untuk menjadi rujukan pabrik kelapa sawit membeli TBS petani. Selain itu, BPDKS mengalokasikan anggarannya kepada petani sawit skala kecil, karena selama ini masih dinikmati korporasi atau industri besar untuk biodiesel," terang Henry.

Henry menambahkan peristiwa berkurangnya cadangan dan harga minyak goreng yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Disusul, kebijakan pelarangan dan pencabutan kebijakan pelarangan ekspor CPO harus dijadikan momen untuk merombak tata kelola persawitan Indonesia.(OL-11)
 

BERITA TERKAIT